 |
| Cahyadin, SKM |
Hari Anti Malaria Sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 April (kemarin) sejatinya menjadi momen untuk merefliksakan diri dan mengukur sejauh mana pengendalian malaria telah dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan oleh seluruh wilayah termasuk Kabupaten Bima. Sebab Kabupaten Bima merupakan kabupaten dengan angka positif malaria tertinggi tahun 2015 (831 kasus) dibanding dengan Kabupaten lain di Provinsi NTB seperti Kabupaten Sumbawa (339) dan Lombok Barat (201 kasus) yang berada pada posisi dibawah Kabupaten Bima. Sedangkan untuk angka suspek malaria Kabupaten Bima (19.687 suspek) berada dibawah Kabupaten Lombok Timur (27.503 suspek) (Sumber: Profil Kesehatan Prov NTB).
Data malaria dari Profil Kesehatan Kabupeten Bima yang diperoleh secara online menunjukkan bahwa kasus malaria pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.054 kasus dan meningkat tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebanyak 1.313 dan 1.676 kasus dan berhasil diturunkan pada tahun 2015 sehingga menjadi 831 kasus. Meskipun terjadi penurunan kasus, Kabupaten Bima tetap saja merupakan kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak di Provinsi NTB.
Kabupaten Bima Menuju Eliminasi Malaria
Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor (pembawa) malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
Eliminasi malaria dilakukan secara bertahap dan pemerintah menargetkan tahun 2030 seluruh daerah di Indonesia sudah mencapai eliminasi malaria. Provinsi NTB masuk dalam tahap 3 dengan target eliminasi tahun 2020 bersama Pulau Sumatera (kecuali Provinsi NAD dan Provinsi Kepulauan Riau), Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi sehingga kabupaten Bima termasuk didalamnya.
Status eliminasi malaria diukur dengan pencapaian annual parasite incidence/API (angka kesakitan malaria) kurang dari 1 per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Kabupaten Bima jika dilihat catatan API-nya masih ketinggalan dari daerah-daerah lain di NTB seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Bima yang telah mendapatkan pengakuan nasional sebagai daerah dengan status eliminasi malaria. Selain ke-tiga daerah tersebut beberapa kabupaten lain di NTB telah berhasil menurunkan API kurang dari 1 per 1000 penduduk yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah.
Strategi Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi
Dalam uapaya mencapai status eliminasi malaria tahun 2020, maka diperlukan langkah strategis. Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi keberhasilan strategi secara berkala sehingga capaian target lebih realistis. Dengan harapan API dapat diturunkan hingga kurang dari 1/1000 penduduk, beberapa upaya perlu dilakukan;
Pertama, Penemuan dan pengobatan penderita. Penemuan kasus malaria dan pengobatan segera adalah salah satu usaha menurunkan angka kesakita malaria di Kabupaten Bima. Penguatan pada Early warning and respond system (EWARS) atau sistem kewaspadaan dini terhadap malaria bisa menjadi satu sistem penemuan dan penanggulangan kasus segera. EWARS bisa menjadi upaya pemantauan malaria sehingga kenaikan kasus dapat diperoleh. Penanganan dan penanggulangan bisa segera dilakukan ketika terdapat sinyal kenaikan ataupun kejadian luar biasa. Pemantauan kenaikan kasus lebih diprioritaskan di kecamatan-kecamatan yang memiliki kesakitan malaria tinggi.
Kedua, Penguatan sistem surveilans (pengamatan) malaria. EWARS sebagai bentuk kewaspadaan dan sinyal peningkatan kasus, sedangkan surveilans merupakan pemantaua rutin dan berkala. Surveilans merupakan kegiatan yang terus menerus, teratur dan sistematik dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data malaria sehingga menghasilkan informasi yang akurat yang dapat disebarluaskan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat disesuaikan dengan kondisi setempat. Meningkatkan kualitas pencatatan serta pelaporan angka kesakitan malaria, sehingga hasil tersebut menjadi acuan dalam melihat besarnya masalah malaria dan perencanaan program pengendalian malaria di Kabupaten Bima.
Berdasarkan hasil surveilans tersebut kita dapat melakukan pemetaan besarnya masalah berdasarkan wilayah, waktu kejadian dan kelompok berisiko tinggi. Sehingga dalam pelaksanaan tahap pemberantasan, pra eliminasi menuju eliminasi adalah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut.
Ketiga, Pencegahan faktor risiko. Malaria dapat dicegah dengan malakukan pengendalian terhadap faktor risikonya. Perlu diakukan survei vektor malaria (nyamuk anopheles) untuk melihat dinamika penularan dan menentukan metode pengendalian vektor yang tepat. Pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal di semua wilayah maupun integrasi dengan program, namun diperlukan evaluasi dan penilaian terhadap penyeberan kelambu berinsektisida tersebut sesuai target dan sasaran wilayah dan kelompok prioritas. Selain kelambu upaya penyemprotan rumah (indoor residual spraying) atau pengendalian vektor lain yang sesuai di lokasi potensial dan tinggi penularan malaria-nya.
Disis lain, pemantauan secara berkala efikasi (kemanjuran) insektisida yang digunakan untuk membasmi vector (termasuk kelambu berinsektisida) dan penialaian resistensi vektor (nyamuk) terhadap insektisida perlu dilakukan.
Keempat, Kemitraan dan Regulasi. Tanggungajawab penanganan penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Bima bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan, tapi memerlukan koordinasi intensif diantara instansi terkait. Kemitraan diantara lembaga lain sangat dibutuhkan dalam penanganan penyakit malaria. Menggandeng instansi lain, menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga donor, maupun dunia usaha yang ada di Kabupaten Bima dan peduli malaria sehingga usaha preventif bisa digalakkan dan maksimal disetiap wilayah.
Kelima, Kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat menjadi komponen yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan malaria. Masyarakat perlu dilibatkan secara proaktif seperti dalam Pos Malaria Desa (Posmaldes) di desa-desa yang endemis maupun selainnya.
Pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang penyakit malaria, meskipun terdapat yang memahami tapi masih belum sepenuhnya tersadar untuk melakukan pencagahan malaria terhadap diri dan keluarganya. Promosi dan edukasi merupakan hal yang penting dilakukan kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui faktor risiko dan dampak malaria terhadap dirinya dan orang lain. Selain masyarakat yang menetapi suatu wilayah edukasi juga perlu dilakukan bagi pendatang maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria untuk melapor atau memeriksakan diri kepada petugas kesehatan. Sehingga bisa mengetahui risiko-risiko dan potensi penularan malaria di masyarakat.
Dengan merefleksikan hari Anti Malaria sedunia, kembali menyadarkan diri kita untuk turut aktif berperan dalam pengendalian malaria sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga status eliminasi tersebut dapat tercapai dan dinikmati bersama. Penulis: Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM, Yogyakarta
Anggota Kajian dan Riset Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PSUMAJA) Mbojo Yogyakarta
