 |
| Foto: Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si., dan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam Republik Indonesia, Warsono, di ruangan Wagub NTB. |
Mataram, Garda Asakota.-
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam Republik Indonesia, Warsono mengapresiasi Provinsi NTB yang telah luar biasa melakukan terobosan dan inovasi membangun daerah. Apresiasi itu disampaikan Warsono saat bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di ruang kerja Wagub, Kamis (04/05/2017). “NTB mengembangkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada percepatan dan nilai tambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kunjungannya di NTB adalah untuk pemantauan, interpretasi data dan permasalahan-permasalahan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Warsono bersama rombongannya ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan kebijakan pusat tentang tata kelola serta reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi NTB baik kabupaten/kota.
Terkait itu, Wagub menyampaikan bahwa otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berkreasi. Sehingga, melalui inovasi tersebut dapat lahir program-program yang dapat mempercepat pembangunan, khususnya menyejahterakan masyarakat.
“Kami di daerah menyesuaikan dengan regulasi, kebijakan, sinkronisasi, harmonisasi, dari pusat”, ujar Wagub. Namun menurutnya daerah seringkali mengalami kesulitan karena belum terwujud sinkronisasi peraturan dengan baik. Misalnya antar peraturan menteri dan kelembagaan seringkali tumpang tindih. Hal semacam itu tentu sangat menyulitkan dan dilematis bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakannya. “Sampai hari ini banyak undang-undang yang PP-nya belum terbit”, terangnya.
Karenanya wagub berharap, Pemerintah perlu mempertimbangkannya secara matang, sebelum menerbitkan kebijakan baru, khususnya oleh kementerian dan lembaga. Sehingga tidak setiap pergantian pemerintahan, selalu diikuti pergantian dan perombakan kebijakan secara fundamental, tegasnya.
“Insyallah kami mempunyai komitmen yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seluruh perangkat dan kebijakan daerah”, tegas Muh. Amin. Adapun OPD-OPD terkait yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, adalah Inspektorat Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Provinsi NTB, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Biro Organisasi Provinsi NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, DPM & PTSP Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB. (GA. IAG*).
