 |
| DR. JUWAIDIN ISMAIL |
Mencermati konflik yang terjadi di Bima yang timbul tenggelam seperti kapal selam, sepintas selalu menggoda banyak pihak untuk terus berspekulasi bahwa konflik yang mengharubiru daerah tercinta ini merupakan suatu peristiwa yang seolah_olah dipakai sebagai "barang dagangan" para pencari rente yang memanfaatkan peristiwa tersebut sebagai modal politik untuk memperdagangkan isu, menciptakan kebencian, dan mengagitasi perlawanan sosial terhadap suatu rezim. Maka tidak heran jika kerusuhan di tempat yang satu dengan lainnya banyak publik menduga bahwa itu seperti setali tiga uang. Dikerahkan atau muncul secara alamiah, tetap saja menyiratkan pesan bahwa konflik ini menjadi ladang penciptaan permusuhan bagi sebagian pihak yang sedang bertaut. Namun demikian, konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu.
Dalam konteks ini, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik. Dari pengamatan empiris, konflik masal lebih sering terjadi seiring menggeloranya era kebebasan yang dampaknya tidak hanya mengganggu ketentraman dan kedamaian, melainkan juga cukup menghawatirkan bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan.
Konflik massal dapat terjadi selain akibat dari peristiwa pemicu konflik ialah dapat terjadi karena endapan potensi konflik seperti keberadaan para tokoh yang menganggap diri banyak pasukan (massa) tapi tidak mendapatkan tempat dan pengakuan dari penguasa daerah, hilangnya kewibawaan dan daya pikat pemimpin, petinggi parpol yang konflik kepentingan dengan pihak eksekutif, kelompok pejuang yang tidak diberdayakan oleh penguasa dari kekuasaan yang berhasil mereka perjuangkan, distribusi kekuasaan yang dianggap tidak adil di tempat konflik, aparat yang kurang profesional dalam menghadapi konflik juga sering dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan meluasnya konflik. contohnya:
Jumlah personil,
pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah massa yang konflik dianggap memberi peluang bagi warga untuk melakukan tindakan yang lebih berani karena dianggap tidak ada kekuatan petugas yang dapat menindak mereka. Tindakan aparat yang ragu-ragu dalam menghalau pelanggaran yang dilakukan oleh massa, sehingga menambah keberanian pelanggar melakukan tindakan yang lebih brutal. Tindakan aparat yang berlebihan atau melakukan kekerasan, sehingga memicu kemarahan massa.
Tindakan aparat yang memihak salah satu kelompok yang sedang bersengketa. Kelemahan intelijen yang tidak mampu mendeteksi adanya ancaman yang akan terjadi, sehingga petugas yang dikerahkan tidak memadai. Kelemahan mendeteksi provokator yang sering memanfaatkan kekeruhan, sehingga provokator dapat berbuat bebas melakukan agitasi terhadap massa.
Dari sisi eksternal, faktor pemberitaan yang tidak proporsional juga sering memegang peranan yang mengakibatkan meluasnya atau semakin maraknya konflik, antara lain: Pemberitaan yang membesar-besarkan masalah, memperuncing perbedaan pendapat, membesarkan peristiwa kekerasan, menayangkan korban, atau penyiaran berulang-ulang, sehingga menggugah emosi atau solidaritas masing-masing pihak.
Pemberitaan yang menyudutkan aparat yang menangani peristiwa, menonjolkan tindakan kekerasan yang tidak berimbang dengan tindakan anarkhi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang brutal.
Pemberitaan yang kurang bertanggungjawab terhadap dampak negatif berita, karena hanya memburu rating tinggi dengan motto bad news is good news.
Analisis permasalahan yang dapat menyemarakkan konflik atau masalah yang dapat menghambat usaha memelihara kedamaian juga dapat diarahkan kepada keadaan masyarakat yang kurang kondusif bagi upaya penanggulangan konflik diantaranya ialah melemahnya kesadaran dan semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan seiring dengan dampak maraknya semangat kedaerahan yang barangkali ini merupakan salah satu kekeliruan dalam menafsirkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
Eforia demokrasi yang mengarah kepada tuntutan kebebasan yang serba boleh, sehingga lebih menonjolkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
Pengalaman sukses (success story) dari para tokoh situasional yang terlahir dari situasi konflik, paling tidak menarik minat para oportunis untuk memanfaatkan situasi konflik guna meningkatan popularitas diri.
Peran pihak ketiga yang berkepentingan untuk memelihara konflik yang berkepanjangan baik yang berasal dari dalam maupun luar Daerah.
BAGAIMANA MELIHAT KONFLIK
Dalam kehidupan masyarakat, konflik merupakan hal yang wajar dan biasa, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan ketika kepentingan antara satu individu dengan individu lain ataupun kepentingan kelompok dengan kelompok terbentur, maka terjadilah konflik. Karena konflik merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu interaksi sosial. Konflik hanya dapat dikendalikan dan diminimalisasi saja, sehingga konflik yang timbul tidak sampai stadium lanjut yang mengancam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdaerah.
Istilah konflik itu sendiri seringkali mengandung pengertian negatif, seringkali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan anggapan bahwa berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif.
Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antarpihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Kenyataan sejarah manusia dipenuhi oleh fakta-fakta pertentangan kepentingan. Kematangan sebuah komunitas atau masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana elemen-elemen atau unsur-unsurnya di dalam mengelola kepentingan–kepentingan yang muncul. Perlu disadari bahwa konflik dapat menciptakan perubahan. Konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, dan masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman kita akan sesama, mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan model yang baru. Konflik membawa kita kepada klarifikasi pilihan–pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.
PAHAMI PENYEBAB KONFLIK
Dalam pandangan teori konflik bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.
Dengan adanya perbedaan distribusi kekuasaan inilah kemudian memunculkan dua kelompok yang berbeda posisi, yakni kelompok dominan dan kelompok pada posisi subordinat. Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mempertahankan status quo sementara yang berada pada posisi subordinat selalu berupaya mengadakan perubahan terus-menerus.
Agak berbeda dengan Collins, seorang ahli sosiologi, lebih menekankan bahwa konflik lebih berakar pada masalah individual karena akar teoretisnya lebih pada fenomenologis dan etnometodologi. Pertama, Dia lebih memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial.
Kedua penyebab konflik tersebut terkesan terlalu rumit untuk dipahami dan kurang mengarah secara langsung pada tataran konflik yang realistis.
POLA PENANGANAN KONFLIK
Dalam menangani konflik, hal yang harus dipahami adalah; 1) tahapan konflik; 2) tahap penyelesaian konflik; dan 3) asumsi penyelesaian konflik. Untuk tahapan penyelesaian konflik yang harus dilakukan ialah pengumpulan data, verifikasi, mendengar kedua belah pihak yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, negosiasi, dan menciptakan kerukunan.
Sementara itu, asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah–Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Selain asumsi-asumsi di atas, juga perlu untuk mengetahui strategi- strategi untuk mengakhiri konflik. Setidaknya ada sepuluh strategi untuk mengakhiri konflik, yakni abandoning atau mening-galkan konflik, avoiding atau menghindari, dominating atau menguasai, obliging atau melayani, getting help atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, postponing atau menunda, compromise atau berkompromi, integrating atau mengintegrasikan, problem solving atau bekerjasama menyelesaikan masalah.
Namun demikian, satu hal yang harus diingat adalah setiap konflik memiliki kompleksitas yang berbeda-beda sehingga tidak bisa mengambil salah satu model untuk langsung diterapkan begitu saja untuk menyelesaikannya. Harus dipahami secara sungguh-sungguh kerumitan dan kompleksitas konflik yang akan dicari jalan keluarnya.
Budaya Lokal sebagai Sarana Resolusi Konflik. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk didalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom).
Sejalan dengan banyaknya konflik yang terjadi di negeri ini, bersamaan itu muncul pula teori-teori tentang penyelesaian konflik sebagai bahan referensi pada berbagai diskusi, seminar dan analis konflik. Namun demikian, penerapannya tidaklah mudah karena variabel faktor-faktor lain cenderung melebar ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Selain itu, pada umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri primordial sulit dipecahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul interaksi rumit antarkekuatan berbeda di samping variabel kondisi sosial wilayah. Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tidak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita. Faktor-faktor sebagai pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
TANGANI KONFLIK BIMA MELALUI DUA CARA
Menyelesaikan konflik pada dasarnya dapat melalui 2 ( dua ) cara:
Mengeliminasi konflik (conflict elimination) dan Mengelola konflik (conflict management).
Pada cara yang pertama, konflik diselesaikan dengan cara mengeliminasi konflik berupa pemisahan orang-orang yang konflik pada wilayah yang berbeda. Antara mereka yang konflik sebenarnya tidak ada upaya perdamaian. Perseteruan antara kedua pihak tetap berlangsung tetapi tidak ada konflik karena mereka dipisahkan dalam wilayah yang berbeda. Kasus Pakistan yang memisahkan diri dari India termasuk cara pertama. Demikian juga kasus pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara, yaitu Serbia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Macedonia dan Slovenia. Mereka yang konflik mendirikan negara sendiri sesuai etnis dan agama yang dianut, dan di Bima bisa diupayakan melalui program transmigrasi dengan benar_benar memberdayakan wilayah yang luas, potensi alamnya melimpah ruah seperti (Tambora, oi tui Wera).
Cara yang kedua, mereka yang konflik tetap berada di suatu wilayah yang sama. Tetapi mereka mulai berdialog, membuat kesepakatan dan menghormati perbedaan. Mereka menyadari kemajemukan tidak harus disertai konflik tetapi harus saling toleransi sehingga terwujud kehidupan yang penuh kedamaian. Inilah yang terjadi di Swiss, yang memiliki 3 etnis, 3 bahasa dan 3 tradisi tetapi dapat hidup berdampingan tanpa harus konflik. Cara ini pulalah yang bisa diupayakan di Bima. Bahwa masing-masing pihak yang konflik memiliki kesadaran akan pentingnya menyadari bahwa masyarakat bima ialah bersaudara. Hidup dalam suasana persaudaraan pada masyarakat yang mono etnis (homogen) yang justru berbeda jauh dengan kondisi masyrakat Swiss yang dicontohkan di atas yang berhasil hidup rukun meskipun mereka berbeda etnis, bahasa, dan tradisi. kita mestinya bisa lebig unggul dari mereka, harusnya lebih mudah hidup rukun karena berada dalam satu etnis, bahasa yang sama, tradisi yang serupa, dan ikatan darah yang masih melekat.*
Penulis: ASN DIKPORA KAB BIMA, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bima.
