 |
| Raihan Anwar |
Mataram, Garda Asakota.-
Salah seorang anggota DPRD NTB dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Raihan Anwar,
meragukan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam menurunkan jumlah angka
kemiskinan ketika Pemprov tidak melakukan terobosan-terobosan dalam membangun kebijakan
pembangunan dan melakukan perubahan perilaku birokrasi yang menunjukan kinerja aparatur
birokrasi yang semakin baik.
“Hampir semua pejabat daerah, tidak kurang-kurang pak Wakil Gubernur juga mengatakan sulit untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan seperti apa yang diamanatkan didalam RPJMD 2013-2018 sebesar 12,5 % artinya harus terjadi penurunan angka kemiskinan rata-rata sebesar 2 % selama dua tahun kedepan. Itu berarti 4 % dari posisi 16,02 % atau 16,03 % pada bulan ini. Saya kira ini harus dikoreksi sehingga nantinya pada akhir masa jabatan TGB-Amin tidak dianggap gagal nantinya karena tidak mampu menurunkan angka kemiskinan,” kritik anggota DPRD NTB asal Kecamatan Monta Kabupaten Bima ini kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD NTB, Jum’at (21/07).
Pria yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD NTB ini justru menilai saat ini yang terjadi bukannya angka kemiskinan yang berkurang di NTB, akan tetapi menurutnya angka kemiskinan di NTB justru bertambah. “Pada sekitar enam bulan terakhir ini justru bertambah sekitar 7.000 orang miskin. Bahkan pada tahun yang sebelumnya juga angka kemiskinan ini juga bertambah sekitar 6000 lebih. Artinya bahwa setiap semester itu, jumlah masyarakat miskin ini justru bertambah. Padahal sejak tahun 2016, anggaran belanja modal untuk menurunkan angka kemiskinan itu sekitar Rp800 Milyar. Kemudian anggaran itu sekarang meningkat sekitar Rp1,3 Trilyun untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Namun, kenapa semakin tinggi anggaran untuk menekan kemiskinan ini, angka kemiskinan justru semakin bertambah?. Ini bisa dibilang anomaly dari suatu policy strategy atau strategi kebijakan yang harus dikoreksi,” ujarnya.
Raihan melihat banyak program-program kebijakan yang dibangun berdasarkan paradigma konservatif yang bersifat reguler dan tidak bersifat genuine atau hanya copy paste saja. “Bukan program yang lahir berdasarkan suatu terobosan baru yang berbasis pada suatu analisis di lapangan contohnya program pemeliharaan jalan sebesar Rp450 Milyar sementara anggaran itu masih bisa dipergunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan anggaran Bansos yang diduga banyak yang tidak tepat sasaran seperti menggunakan dana bansos untuk membangun Yayasan tertentu. Dan terlalu banyak anggaran belanja pegawai serta belanja-belanja lain yang tidak efektif,” tandasnya. (GA. Imam*).
