 |
| HM. LUTFI, SE |
Mataram, Garda Asakota.
Peran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam mendorong terbentuknya suatu kelompok di masyarakat berdasarkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kota Bima selama ini dinilai masih kurang maksimal dilakukan. Padahal jika dilihat dari aspek potensi, masyarakat Kota Bima itu memiliki potensi ekonomi unggulan yang terbagi kedalam tiga potensi ekonomi yakni pertanian, kelautan, dan sektor jasa atau perdagangan.
“Selama ini potensi ini tidak pernah digarap secara maksimal oleh Pemerintah dengan membuat suatu regulasi, alokasi anggaran, atau kelompok usaha menjadikan suatu produk masyarakat itu menjadi suatu barang jadi. Kedepan harus ada kreativitas yang optimal dari Pemerintah dalam mendorong terjadinya geliat masyarakat dalam mengembangkan tiga potensi besar ini,” papar H. Muhammad Lutfi Bakal Calon (Balon) Walikota Bima saat mempresentasikan visi dan misinya di Partai Gerindra Provinsi NTB, Minggu (23/07).
Lutfi juga menyorot tingginya angka inflasi di daerah dimana tingkat kesenjangan ekonomi di tingkat masyarakat cukup tinggi. “Makanya kita lihat harga barang dan harga makanan di Kota Bima itu tinggi sekali. Karena tidak ada tingkat peredaran uang di masyarakat.
“Selama ini potensi ini tidak pernah digarap secara maksimal oleh Pemerintah dengan membuat suatu regulasi, alokasi anggaran, atau kelompok usaha menjadikan suatu produk masyarakat itu menjadi suatu barang jadi. Kedepan harus ada kreativitas yang optimal dari Pemerintah dalam mendorong terjadinya geliat masyarakat dalam mengembangkan tiga potensi besar ini,” papar H. Muhammad Lutfi Bakal Calon (Balon) Walikota Bima saat mempresentasikan visi dan misinya di Partai Gerindra Provinsi NTB, Minggu (23/07).
Lutfi juga menyorot tingginya angka inflasi di daerah dimana tingkat kesenjangan ekonomi di tingkat masyarakat cukup tinggi. “Makanya kita lihat harga barang dan harga makanan di Kota Bima itu tinggi sekali. Karena tidak ada tingkat peredaran uang di masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah itu harus kreatif dalam menghadapi persoalan ini. Kalau tidak kreatif maka kemajuan itu tidak akan bisa kita dapatkan,” kritik politisi senayan ini.
Pihaknya memberikan contoh Pemerintahan yang tidak kreatif itu adalah ketika hari ini Pemerintah tidak mampu mengcreate tingkat PAD di Kota Bima yang targetnya adalah sebesar Rp30 Milyar. “Ini baru target Pemerintah bukan PAD yang sesungguhnya. Padahal langkah-langkah untuk mengcreate PAD menurut saya sangat banyak kalau keunggulan-keunggulan kooperatifnya bisa didorong,” kata Lutfi.
Terjangan banjir yang terjadi di Kota Bima pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 lalu yang menimbulkan kerugian moral dan materil sebesar Rp1,2 Trilyun lebih menjadi salah satu sorotan politisi senayan ini. Pihaknya menilai salah satu aspek yang memperparah terjadinya terjangan banjir di Kota Bima itu adalah adanya ketidak-tepatan Pemerintah dalam membangun jaringan irigasi dalam Kota.
“Ini butuh kerja keras dari kita semua. Pembangunan itu tidak bisa hanya mengandalkan dana DAU dan DAK saja. Program mitigasi atau penanganan bencana kita harus jelas. Dengan massifnya program jagung di Bima diatas areal 265 ribu hektar, maka mau tidak mau Kota Bima itu tiap tahun akan terjadi banjir.
Pihaknya memberikan contoh Pemerintahan yang tidak kreatif itu adalah ketika hari ini Pemerintah tidak mampu mengcreate tingkat PAD di Kota Bima yang targetnya adalah sebesar Rp30 Milyar. “Ini baru target Pemerintah bukan PAD yang sesungguhnya. Padahal langkah-langkah untuk mengcreate PAD menurut saya sangat banyak kalau keunggulan-keunggulan kooperatifnya bisa didorong,” kata Lutfi.
Terjangan banjir yang terjadi di Kota Bima pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 lalu yang menimbulkan kerugian moral dan materil sebesar Rp1,2 Trilyun lebih menjadi salah satu sorotan politisi senayan ini. Pihaknya menilai salah satu aspek yang memperparah terjadinya terjangan banjir di Kota Bima itu adalah adanya ketidak-tepatan Pemerintah dalam membangun jaringan irigasi dalam Kota.
“Ini butuh kerja keras dari kita semua. Pembangunan itu tidak bisa hanya mengandalkan dana DAU dan DAK saja. Program mitigasi atau penanganan bencana kita harus jelas. Dengan massifnya program jagung di Bima diatas areal 265 ribu hektar, maka mau tidak mau Kota Bima itu tiap tahun akan terjadi banjir.
Salah satu yang bisa kita lakukan dalam menghadapi massifnya program itu adalah harus dibuatkan Perda untuk melindungi kawasan hutan kita ini. Disamping program normalisasi sungai itu harus dilakukan dengan tepat.
Tidak hanya memperlebar akan tetapi juga harus diperdalam kedalaman sungainya. Yang saya lihat normalisasi sungai ini hanya memperlebar saja, tapi tidak memperdalam kedalamannya.
Ini tentu tidak akan bisa menampung kuantitas air yang datang dari hulu ke hilir. Jika ini yang terjadi maka setiap saat akan terjadi banjir. Oleh karenanya harus ada kemampuan Walikota yang terpilih untuk bisa merancang program ini dengan baik,” kritisnya lagi.
Dalam aspek Bantuan Sosial, Lutfi juga mengatakan bahwa di APBN itu ada sekitar Rp168 Trilyun dana Bansos. Akan tetapi, menurutnya, jangkauan yang dimiliki oleh Pemerintah hari ini tidak sampai untuk menjangkau dana Bansos itu untuk masyarakat Kota Bima.
Dalam aspek Bantuan Sosial, Lutfi juga mengatakan bahwa di APBN itu ada sekitar Rp168 Trilyun dana Bansos. Akan tetapi, menurutnya, jangkauan yang dimiliki oleh Pemerintah hari ini tidak sampai untuk menjangkau dana Bansos itu untuk masyarakat Kota Bima.
“Hal itu bisa jadi karena pergaulan kita yang sangat terbatas. Atau bahkan kita tidak memiliki akses untuk kesana. Oleh karenanya, perlu seorang figur Walikota Bima yang memiliki keluasan pergaulan dan akses yang besar untuk menjangkaunya,” ujarnya.
Aspek yang terakhir, lanjut Lutfi, yakni hingga hari ini Pemkot Bima belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representative dalam melayani aspek kesehatan masyarakat Kota Bima.
Aspek yang terakhir, lanjut Lutfi, yakni hingga hari ini Pemkot Bima belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representative dalam melayani aspek kesehatan masyarakat Kota Bima.
“Padahal seorang Walikota itu bisa membangunnya dengan melakukan pinjaman bekerjasama dengan pihak Bappenas. Sehingga tidak heran potensi PAD dari Rumah Sakit ini melayang ke daerah lain,” tandasnya. (GA. Imam/Ese*).
