 |
| Foto:Balon Wagub NTB, Mori Hanafi, SE., M.Comm. |
Mataram, Garda Asakota.-
Tingginya angka Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri menjadi salah satu perhatian utama
panelis yang mendalami Visi dan Misi Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Balon
Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023 pada Partai PKB di Hotel Grand Legi Kota
Mataram beberapa waktu lalu. Begitu pun halnya dengan aspek tingginya angka
kemiskinan di daerah juga menjadi sorotan khusus para panelis ini dalam
mengekslporasi kemampuan dan pengetahuan para Balon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang akan bertarung dalam ajang bergengsi setiap lima kali dalam
setahun itu.
Seperti
halnya ketika Balon Wagub NTB, Mori Hanafi, SE., M.Comm., menyampaikan Visi dan
Misinya, salah seorang panelis mempertanyakan tentang kebijakan yang akan
diambil oleh Balon Kepala Daerah nantinya ketika terpilih menjadi Kepala Daerah
saat menyikapi tingginya angka TKI ini. Berikut pemaparan singkatnya yang dapat
disadur wartawan media ini.
“Peningkatan kapasitas dan kualitas
para TKI yang akan bekerja di Luar Negeri menjadi salah satu kunci yang harus
dilakukan oleh Pemerintah,” kata Mori Hanafi, salah seorang Balon Wagub NTB
yang berasal dari Partai Gerindra NTB ini saat menjawab pertanyaan panelis visi
dan misi PKB NTB.
Apalagi menurutnya, saat ini alokasi
anggaran untuk sektor pendidikan sudah mencapai angka 20 persen. Hanya saja
menurutnya penggunaan anggaran pendidikan ini masih dominan diperuntukan untuk
gaji. “Kedepan perlu ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan di sektor
Pendidikan ini untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita.
Apalagi kewenangan untuk pengelolaan SMK dan SMA ini sudah ada pada Pemerintah
Provinsi. Peningkatan kapasitas skill SDM kita yang akan bekerja ini harus
mulai dilakukan dengan memperbanyak SMK yang mengarah kepada peningkatan skill
SDM yang siap bekerja,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD NTB.
Dalam aspek tingginya angka
kemiskinan sebagaimana yang ditanyakan oleh Panelis. Mori Hanafi mengatakan
meski angka kemiskinan itu berkurang, namun dalam aspek kualitasnya, kemiskinan
itu belum mampu dikurangi secara kualitatif. “Solusinya memang harus ada focus
pemerintah untuk membangun suatu industry olahan yang akan bisa memunculkan
multiplier effect terhadap sektor-sektor lain termasuk pada aspek tenaga kerja.
Fokus kebijakan itu harus dimulai dari aspek skill, pembinaan, penguatan,
produksi serta pada aspek distribusinya,” papar Mori Hanafi.
Dikatakannya, perekonomian NTB pada
tahun-tahun terakhir ini justru sangat ditopang oleh aspek pariwisata. “Hanya
saja saat ini, Pemerintah tidak lagi focus menggarap sektor ini. Padahal pada
sektor pariwisata ini sudah melingkupi industry-industri lain seperti
perhotelan, restoran, serta sektor-sektor ekonomi lainnya masuk dalam sektor
Pariwisata ini. Termasuk Pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap sektor
ini untuk menerima aspek produksi masyarakat seperti produksi daging, ayam, dan
produksi para petani kita dengan harga yang signifikan,” timpalnya.
Dalam sektor Pariwisata ini,
lanjutnya, ada sekitar 22 usaha masyarakat yang bisa dilibatkan. “Hal ini tentu
akan memberikan dampak social yang positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat
dan peningkatan serapan tenaga kerja,” jelasnya.
Tahun 2012, jumlah orang yang masuk
ke NTB itu adalah sekitar 1 juta lebih. Dan pada tahun 2016, data dari Angkasa
Pura, mengatakan angka itu meningkat menjadi 3 juta orang lebih. “Di tahun 2017
ini saja, total orang yang masuk ke NTB itu sudah mencapai angka 1,7 juta
orang. Dan tidak menutup kemungkinan target 3,5 juta orang yang masuk ke NTB
tahun ini bisa tercapai. Dan secara ekonomi, jika para wisatawan ini
mengeluarkan biaya hidupnya selama berada di NTB, maka uang yang beredar di NTB
itu bisa mencapai Rp15 Trilyun lebih.
Dan jika jumlah wisatawan itu mencapai angka 6 juta orang lebih maka
total uang yang beredar di NTB itu bisa mencapai angka Rp26 Trilyun. Untuk
diketahui secara bersama, uang sebesar Rp26 Trilyun ini beredar langsung ke masyarakat.
Ini yang harus kita lebih fokuskan kedepannya sebab sektor Pariwisata ini bisa
menjadi salah satu penopang utama perekonomian di NTB,” jelas Mori Hanafi.
Oleh karenanya, lanjutnya, solusi
untuk meningkatkan kualitas pengurangan angka kemiskinan itu harus ada suatu
focus kebijakan pemerintah dalam sektor peningkatan kualitas industry olahan
yang ditopang oleh sektor pariwisata ini. “Kedepan, Insya Alloh saya akan
bekerjasama dengan Gubernur terpilih dan menyarankan agar kita bisa lebih focus
dengan aspek kekuatan potensi yang kita miliki dan kita focus untuk
menggarapnya,” tandas Mori Hanafi.
(GA.
Imam/Adv*).
