 |
| Foto: Drs. H. Moh. Nasihuddin Badri, M.Ap. |
Mataram,
Garda Asakota.-
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB
Bidang Perekonomian, Drs. H. Moh. Nasihuddin Badri, M.Ap., mengatakan
Pemerintah Provinsi NTB telah banyak membantu pihak Pemerintah Kabupaten dan
atau Kota yang ada di NTB dalam menggerakan dan memajukan sektor pariwisata di
daerah. Hanya saja, menurutnya, sektor pariwisata di daerah itu tidak akan bisa
berkembang dengan baik ketika pihak Pemerintah Provinsi gencar melakukan
promosi namun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjutinya dengan
berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan destinasi wisata serta
infrastruktur pendukung lainnya dari suatu destinasi tersebut.
“Dalam sektor pengembangan
kepariwisataan ini, Pemerintah Provinsi NTB telah banyak membantu pengembangan
sektor pariwisata Kabupaten dan atau Kota di NTB, walaupun bukan yang termasuk
dalam aspek tupoksinya,” ujar politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan
media ini, Senin (11/09), di ruang kerjanya Komisi II DPRD NTB.
Tugas pokok utama Pemerintah
Provinsi dalam aspek pariwisata itu menurutnya adalah membantu Pemerintah
Kabupaten dan atau Kota dalam mempromosikan aspek pariwisata di daerah dan
hasil dari promosi itu baik berupa income daerah dan pendapatan masyarakat
lainnya itu akan dinikmati oleh pemerintah kabupaten dan atau kota.
“Jadi tidak ada income pemerintah
provinsi dari sektor pariwisata ini. Seluruh pencapaian income atau pajak di
sektor pariwisata ini seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak makanan, dan
pajak parkir masuknya di Pemerintah Kabupaten/kota. Namun tugas mempromosikan
sektor pariwisata ini menjadi tanggungjawab utama Pemerintah Provinsi,”
cetusnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai
Demokrat ini menghimbau kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan atau Kota di NTB
agar lebih gesit lagi dalam mendorong pengembangan sektor kepariwisataan di
masing-masing daerahnya karena ada banyak kemanfaatan yang bisa diraih oleh
pemerintah kabupaten/kota berupa peningkatan sektor incomenya. “Dan perluasan
sektor pariwisata di setiap wilayah kabupaten/kota di NTB itu tidak akan
mematikan destinasi awal yang telah dikembangkan sebelumnya. Akan tetapi setiap
destinasi yang dikembangkan ini akan saling mendukung antara satu dengan yang
lainnya karena terdorong oleh rasa keingintahuan yang ada dalam diri setiap
orang yang ingin berwisata,” terangnya.
Oleh karenanya, menurut Nasihuddin
Badri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus terus berupaya melakukan aspek
pembenahan destinasi wisata baik dalam aspek pembenahan objek wisatanya maupun
sektor-sektor pendukung kepariwisataan lainnya. “Sehebat apapun promosi itu
dilakukan ketika distinasi yang ingin dikunjungi itu tidak dilakukan pembenahan
maka promosi itu tidak akan berguna dalam meningkatkan arus kunjungan
wisatawan. Namun, apabila destinasi wisata itu terus dibenahi dan terus
dikembangkan dengan baik termasuk pembenahan infrastruktur jalan dan fasilitas pada
destinasi itu, maka aspek promosinya akan memiliki arti karena ada kesesuaian
antara yang dipromosikan dengan kenyataan sesungguhnya dari destinasi itu. Maka
kuncinya daerah harus terus melakukan pembenahan dalam aspek destinasi wisata
ini, itu yang menjadi tugas utama Pemerintah Kabupaten/Kota sementara tupoksi
Pemerintah Provinsi membantu dalam aspek promosinya,” tandasnya. (GA. Imam*).
