Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Dalam rangka membahas masalah masalah aktual yang berkembang, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H.M.Taufik HAK, M.Si, menggelar Rakor dengan para Kabag dan OPD terkait pada selasa 9 Januari 2018 di ruang sekda. Pembahasan terkait masalah pupuk subsidi dan diputuskan untuk mencabut izin kepada pengecer yang terbukti melanggar ketentuan. "Pembahasan juga berkaitan dengan koordinasi dengan Pernyataan Panwaslu berkaitan dengan mutasi di lingkup Pemkab Bima. Untuk hal ini, sekda menugaskan kepada Plt.BKD untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Panwaslu," kata Sekda seperti dilansir Kasubag Infornasi dan Pemberitaan Humaspro Pemkab Bima, Ruslan, S.Sos.
Beberapa hal lain yang dibahas dalam rakor adalah pengangkatan pejabat fungsional pelayanan pengadaan, finalisasi APBD 2018, penerbitan Perbub tentang kewenangan desa, perbub tentang toko moderen, peresmian proyek proyek tahun 2017 dan pencanangan Gerakan Pesantren Sehari yang serentak dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di seluruh kecamatan.
Masalah pembebasan lahan untuk pembangunan juga dibahas yaitu pembebasan lahan untuk jalan dua arah, pembebasan tanah untuk jembatan Lewa Mori, pembebasan lahan embung Talapiti, pembebasan lahan untuk Mako Brimob di Sondosia, Masjid Agung dan pembangunan Taman di Panda. Sekda mengharapkan agar semua permasalahan itu dapat diselesaikan secepatnya terutama masalah yang urgen adalah pupuk dan pembebasan lahan. (GA. 212*)
