-->

Notification

×

Iklan

April Depan 2.500 Guru Non PNS SMA/SMK Akan Diseleksi, Suruji Tegaskan Rekruitmen Tidak Terkait Politik Pilkada

Wednesday, March 21, 2018 | Wednesday, March 21, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2018-03-21T00:03:30Z

Kadis Dikbud Provinsi NTB, HM Suruji, didampingi Kabag Pemberitaan Biro Humas Setda Provinsi NTB, Lalu Ismunandar, saat menggelar konpers di Media Center Humas Pepmprov NTB (Senin 20/03/2018)


Mataram, Garda Asakota.-

Setelah lama tidak terdengar kabar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB sekitar akhir bulan Maret 2018 ini atau sekitar tanggal 28 Maret 2018, akan mengeluarkan pengumuman lengkap rekruitmen atau seleksi guru Non PNS SMA/SMK dengan jumlah rekruitmen sebanyak 2.500 orang untuk sekolah negeri. Rekruitmen ini dilakukan sebagai sebuah upaya atau bagian dari proses melakukan rasionalisasi jumlah guru Non PNS atau guru honorer di Provinsi NTB yang berjumlah sekitar 6.700 orang yang mengabdi di sekolah-sekolah Negeri.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Provinsi NTB, H Muhammad Suruji, pelaksanaan testingnya sendiri rencananya akan digelar sekitar diatas tanggal 13 April 2018 dan hanya boleh diikuti oleh mereka-mereka yang pernah menjadi guru honorer baik yang masih menjadi guru honorer maupun yang pernah menjadi guru honorer tetapi sudah diberhentikan dari guru honorer.

“Jadi syarat untuk mengikuti seleksi ini adalah pernah menjadi guru honorer karena pemerintah provinsi ingin melakukan rasionalisasi guru honorer. Tapi karena ada juga guru honorer yang sudah dua atau tiga tahun sudah diberhentikan oleh Kepala Sekolahnya dan digantikan dengan guru honorer yang baru. Maka pemerintah juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti proses seleksi ini,” terang Suruji didampingi oleh Kabag Pemberitaan Biro Humas Setda Provinsi NTB, Lalu Ismunandar, saat menggelar konferensi pers di ruangan Media Center Provinsi NTB, Selasa 20 Maret 2018.

Suruji menjanjikan proses rekruitmen itu akan dilakukan secara transparan dan tanpa diintervensi oleh kepentingan apapun dengan memanfaatkan Panitia di Internal Dikbud sendiri. “Testing itu akan dilakukan secara terbuka dan akan menggunakan sistim komputerisasi sehingga tidak ada lagi orang yang curiga akan ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan testing ini,” ujarnya seraya mengatakan dirinya pernah menerima sms dari seseorang yang meminta jatah pelulusan honorer daerah. “Jadi untuk menjamin tidak adanya intervensi atau pemanfaatan dalam pelaksanaan testing ini maka seleksi ini menggunakan sistim komputerisasi seperti yang digunakan saat testing UNBK dimana peserta testingnya bisa langsung melihat nilai yang diperolehnya,” timpalnya.

Selain akan melakukan seleksi adminstratif terhadap berkas yang diajukan oleh peserta seleksi, direncanakan nantinya akan dilakukan dua tahapan seleksi yakni test kompetensi dasar yang hasilnya akan dilakukan perengkingan berdasarkan masing-masing kabupaten/kota dan selanjutnya nanti akan direkomendasikan untuk mengikuti test kompetensi bidang.

“Tujuan dilakukan dua tahapan seleksi ini agar nantinya guru Non PNS ini memiliki kemampuan dalam kompetensi dasarnya serta dalam kemampuan bidangnya,” cetusnya.

Suruji Jamin Seleksi Guru Non PNS Tidak Terkait Urusan Politik

Saat ditanya wartawan media ini apakah pelaksanaan testing atau seleksi tenaga guru Non PNS ini tidak dimanfaatkan secara politik karena pelaksanaannya masih dalam suasana Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB?

Kadis Dikbud NTB, HM Suruji, menegaskan pihaknya selaku penyelenggara kegiatan seleksi ini tidak bisa memberikan jaminan pelaksanaan seleksi tersebut tidak dimanfaatkan secara politik. “Tentu saya tidak bisa menjamin, karena itu adalah hak semua orang apalagi saat sekarang ini banyak isu yang menjadi jualan politik seperti isu pariwisata, isu infrastruktur, anggaran tidak berimbang, menjadi isu politik. Kalau kami dari Dinas menjamin bahwa hal ini tidak ada urusannya dengan politik. Silahkan yang Pilkada jalan terus, yang mau berpolitik itu urusan masing-masing, tapi kami mau menata pendidikan,” pungkasnya. (GA. 211*).

Baca Juga Berita Sebelumnya:
http://www.gardaasakota.com/2017/12/desember-ini-seleksi-umum-guru-honda.html
http://www.gardaasakota.com/2017/05/rencana-pangkas-6-ribu-guru-honorer.html
http://www.gardaasakota.com/2017/11/semenjak-dialihkan-ke-pemprov-nasib.html
http://www.gardaasakota.com/2017/11/fsgi-kritisi-tata-kelola-guru-pasca.html





×
Berita Terbaru Update