 |
| DMN |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Rencana pembangunan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab SKPD, akan tetapi partisipasi semua pihak termasuk legislatif dan masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Nor (DMN), saat membuka secara resmi acara Musrenbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Rabu (21/3) di aula Poltek Vokasi Unram Sondosia Bolo Kabupaten Bima. Pada kesempatan itu, DMN berharap kepada seluruh SKPD agar dapat mewujudkan Visi Bima ramah dan tetap mengedapan budaya gotong royong seperti yang sudah kerap dilakukan di pantai Kalaki dan lainnya. "Bekerjalah secara profesional, jangan bekerja hanya mencari uang, sebab jika kita kerja dengan profesional maka uanglah yang akan mencari kita," tukasnya.
Pantauan langsung wartawan, acara Musrenbang selain dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima. Drs. Dahlan M. Nor (DMN) juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti, dan anggota DPRD lainnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Kepala OPD se-Kabupaten Bima, Camat se-Kabupaten Bima, Tim Penyusun RKPD, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, dan unsur masyarakat lainnya. Acara ini mengusung tema "Merajut kebersamaan dalam meningkatkan stabilitas dan kemandirian Daerah".
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakir, M. Sc, menjelaskan bahwa maksud diselenggarakannya Musrenbang RKPD Kabupaten Bima tahun 2018 adalah musyawarah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan tersebut, kata dia, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan menggunakan lima pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) bawah-atas (bottom-up). Didalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima memiliki pembangunan skala prioritas diantaranya pembangunan manusia melalui pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan pelayan dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfatan ekonomi daerah terutama dari hasil pertanian, perikanan, pariwisata, pembangunan infra struktur sarana dan prasarana perkantoran, peningkatan kualitas lingkungan hidup, perwujudan kehidupan masyarakat yang aman, tertib harmonis dan berkeadilan. (GA. 212*)
