Gubernur dan Wagub NTB Terpilih, Dzulkiflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah, saat memimpin Rakor Penanganan Bencana di RRU Gubernur NTB (20/09/2018)
Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Dr Dzulkiflimansyah dan Dr Siti Rohmi Djalilah, usai dilantik oleh Presiden RI, Ir H Joko Widodo, kemarin Rabu (19/09/2018), di Istana Kepresidenan RI Jakarta, hari ini Kamis (20/09/2018), langsung mengawali agenda kerjanya dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Ruang Rapat Utama (RRU) Gubernur NTB bersama dengan Kepala BNPB Pusat, beberapa kementerian RI seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan sejumlah kementerian lainnya, serta petinggi Kejaksaan dan Kepolisian, serta beberapa Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB.
"Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk melihat kembali wewenang dan tanggungjawab. Mudah-mudahan hari ini kita bisa datang dengan solusi yang kongkrit untuk memuaskan masyarakat," kata Doktor Dzul kepada sejumlah wartawan.
Sementara itu Kepala BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, mengatakan salah satu point penting yang dibahas dalam Rakor bersama Gubernur Terpilih yaitu persoalan pembenahan koordinasi dalam penanggulangan bencana. "Memang benar yang dikatakan pak Gubernur tadi bahwa komando itu tidak boleh lebih dari satu. Selama ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada pembenahan sedikit, mungkin selama hanya dikarenakan faktor miss komunikasi saja. Dan itu yang perlu diperbaiki," ujar Rum.
Dalam struktur penanganan bencana gempa Lombok, menurutnya, ada tiga kerangka besar penanganan bencana yakni ada pospenas, kemudian ada juga Sekber Provinsi yang bertugas sebagai think tank dalam perumusan kebijakan. "Sementara kalau Panglima Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu memiliki tugas dilapangan untuk menyiapkan lahan dan pembersihan puing," tandasnya. (GA. 211/215*)
