Anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi PPP, TGH Hasmi Hamzar.
Mataram, Garda Asakota.-
Dalam keadaan masyarakat Lombok-Sumbawa
ingin bangkit, memulihkan dirinya dari bencana gempa bumi yang melanda tanggal
29 Juli 2018 hingga 19 Agustus 2018, masyarakat diperhadapkan dengan prosedur
penanganan bencana yang dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit yang
diterapkan oleh Pemerintah.
Hal inilah yang menjadi salah satu catatan
kritis dari anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi PPP, TGH Hasmi Hamzar, saat
ditanya wartawan media ini soal penanganan bencana Lombok-Sumbawa oleh Pemerintah.
“Terlalu panjang prosedurnya, terlalu banyak teori, dan terlalu banyak rapat.
Lalu kapan kerjanya?, mestinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat
sekarang ini harusnya bisa dipenuhi atau diselesaikan oleh pemerintah pada saat
sekarang ini seraya kemudian merancang lagi apa yang akan dilakukan kedepannya.
Ini akhirnya persoalan yang dihadapi saat sekarang tidak terselesaikan, dan
yang akan dihadapi kedepannya juga tidak jelas. Sehingga pada akhirnya penanganan bencana
jatuhnya mengikuti pelaksanaan APBD,” kritik pria yang juga Ketua Dewan Pembina
Yayasan Maraqitta’limat ini saat diwawancara wartawan, Rabu 03 Oktober 2018, di
Kantor DPRD NTB, jalan udayana Kota Mataram.
Menurutnya, saat sekarang ini
keinginan masyarakat terdampak bencana untuk bangkit dari keterpurukan dengan
didasari oleh kemampuan sendiri itu sangat besar, hanya saja ketika
diperhadapkan dengan persoalan biaya atau anggaran untuk membiayai alat berat
sebagai alat merubuhkan rumah mereka, masyarakat tidak mampu melakukannya
karena ketiadaan biaya.
“Sekarang ongkos merubuhkan rumah yang
rusak akibat terdampak gempa itu mencapai angka Rp25 juta. Belum lagi kita bicara
tentang kebutuhan anggaran lainnya. Masyarakat tentu belum bisa berdikari
secara anggaran karena biaya alat berat itu sangat mahal. Seandainya pemerintah
menggratiskan alat beratnya, mungkin bisa saja hal itu dilakukan,” timpalnya.
Politisi PPP ini menegaskan agar
Pemerintah dapat bersikap transparan terkait dengan kesiapan anggaran recovery yang
dijanjikan sendiri oleh Presiden RI Jokowi kepada masyarakat sebesar Rp50 juta
per rumah. “Sekarang sampai kapan mereka berada di tenda ini?. Gak jelas. Kalau
memang tidak ada uang, tidak ada bantuan, sebaiknya suruh masyarakat mencari
sendiri biar jelas. Saya melihat pada akhirnya penanganan bencana gempa Lombok-Sumbawa
ini berlangsung secara normal atau secara biasa saja,” pungkasnya. (GA. 211*).
Baca juga berita terkait :
http://www.gardaasakota.com/2018/10/wakil-ketua-dprd-ntb-kritisi-pernyataan.html?m=1
http://www.gardaasakota.com/2018/10/sekretaris-fpdip-dprd-ntb-dukung.html?m=1
http://www.gardaasakota.com/2018/10/doktor-zul-pemprov-harus-lebih-proaktif.html?m=1
http://www.gardaasakota.com/2018/10/wakil-ketua-dprd-ntb-kritisi-pernyataan.html?m=1
http://www.gardaasakota.com/2018/10/sekretaris-fpdip-dprd-ntb-dukung.html?m=1
http://www.gardaasakota.com/2018/10/doktor-zul-pemprov-harus-lebih-proaktif.html?m=1
