Gubernur dan Wagub NTB saat memimpin Rapim Perdana dengan OPD Lingkup Pemprov NTB, Senin 01 Oktober 2018, di RRU Gubernur NTB.
Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi agar memfokuskan agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana gempa. Hal ini ditegaskan saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (1/10/18).
Turut hadir dalam rapat, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Mengawali arahannya, Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD bahwa Terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala kita tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat. "Pemprov harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa", himbaunya.
Doktor Zul juga menginstruksikan kepada pimpinan OPD untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa. "Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah, kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini", pintanya.
Wakil Gubernur pada kesempatan yang sama juga berharap semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah punya tanggung jawab masing-masing untuk desa binaannya, sehingga progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab anda semua, yang harus dilaporkan secara berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data", harapnya.
Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinas tersebut. "Terkait komitmen kita dalam melayani masyarakat, kalau bisa perjalanan dinas ini dilaksanakan di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa. Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat", paparnya. (*)
