Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin S Sos.
Dompu, Garda Asakota.-
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin
S Sos., menyatakan belum mau menandatangani RAPBD Kabupaten Dompu TA 2019,
meski RAPBD 2019 tersebut telah diparipurnakan oleh Lembaga DPRD Kabupaten Dompu
pada Jum’at malam 29 November 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Dompu.
Selain mengaku tidak hadir pada saat
pelaksanaan Paripurna tersebut karena ada kesibukan lain, alasan Politisi dari
Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Dompu ini belum mau menandatangani RAPBD
2019 juga, karena dirinya menyatakan harus mempelajari terlebih dahulu tentang postur
RAPBD 2019.
“Saya belum mau menandatangani
Persetujuan RAPBD 2019 karena saya harus mempelajari terlebih dahulu RAPBD ini.
Apalagi RAPBD ini sebelumnya belum dilakukan pembahasan RKA ditingkat SKPD-nya,
sehingga ada mekanisme pembahasan yang saya anggap telah dilangkahi,” tegas
pria yang akrab disapa Bucek ini kepada wartawan media ini, Sabtu 30 November
2018 via handphone nya.
Alasan lain yang membuat pihaknya belum
mau menandatangani persetujuan terhadap RAPBD 2019, karena RAPBD tersebut belum
dilakukan klinis pengesahan pada tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kabupaten Dompu.
“Hal ini tentu nanti akan mendapatkan
evaluasi dari Pemerintahan Atasan kita yakni Pemprov NTB saat melakukan proses
evaluasi terhadap RAPBD Kabupaten Dompu TA 2019. Disitulah nanti akan kita
lihat kesesuai anggaran RAPBD ini saat proses evaluasi tersebut dilangsungkan.
Setelah itu, baru saya akan memutuskan untuk menandatangani ataukah tidak
setelah saya ketahui apakah RAPBD 2019 ini, pro rakyat ataukah tidak pro
terhadap rakyat,” cetusnya.
Dalam postur RAPBD 2019 ini tercatat
sebesar Rp1,10 trilyun lebih turun
dibandingkan postur APBD 2018 yang jumlahnya sebesar Rp1,29 Trilyun. Dimana Pendapatan
Asli Daerah ditargetkan dari Pajak Daerah sebesar Rp10 Milyar, Retribusi Daerah
Rp3 Milyar, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sekitar Rp6 Milyar, dan
lain-lain PAD sekitar Rp7,6 Milyar.
Sementara dari aspek Belanja, terdiri
dari Belanja Tidak Langsung adalah sekitar Rp619 Milyar. Belanja Langsung
diperkirakan mencapai Rp609 Milyar. Dengan tingkat defisit sekitar Rp33 Milyar
lebih. (GA. 211*).
