 |
| Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M. Si. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Tiga tahun sudah Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M Noer, memimpin Kabupaten Bima. Selama perjalanan kepemimpinan dua sejoli yang kini akrab disapa Dilan (Dinda-Dahlan) itu, dinilai masih terjadi ketimpangan. Bahkan belum terarah visi Bima Ramah itu akan dibawa kemana.
Demikian disampaikan Akademisi bidang Politik, Pemerintahan dan Pendidikan, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M. Si. Dia menegaskan jika pemerintah saat ini belum fokus menata pembangunan. Karena yang tampak hanya pendekatan kebijakan populis (akomodatif) dalam tata kelola birokrasi "Dinda-Dahlan harus memikirkan kebijakan revolusioner untuk percepatan pembangunan daerah di sisa 2 tahun usia kekuasaan.
Salah satu contoh bad practice birokrasi seperti penempatan Kadis Dikbudpora, yang terkesan sengaja menempatkan pejabat yang mendekati masa pensiun tercatat sudah tiga kali jabatan Kadis Dikbudpora itu dijabat Plt. Bahkan pejabat sekelas Sekda pun di posisikan untuk menjadi Plt. "Dalam praktek birokrasi di Indonesia ini baru terjadi di Bima. Bupati ini serius nggak melakukan reformasi birokrasi daerah," tandas Dosen Ilmu Politik ini.
Dikatakan, indikator tidak seriusnya pemerintahan Dinda-Dahlan membangun Bima terlihat dari visi Bima Ramah. Menurut doktor jebolan UI ini, harusnya pemerintah sudah punya regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai landasan dalam membangun visi RAMAH tersebut. "Religius, Aman Makmur, Amanah dan Handal itu mana payung hukumnya. Regulasi ini penting sebagai acuan membangun daerah dengan visi itu. Sudah tiga tahun, tapi belum ada regulasi tanpa arah mau dibawa kemana daerah ini," tutur Koordinator Asosiasi Dosen Ilmu Politik indonesia wilayah NTB (ADIPI NTB).
Kondisi ini dinilai memicu protes sosial yang semakin luas. Karena masyarakat masih meraba apa itu visi Bima RAMAH Karena visi tersebut belum tertuang dalam aturan sebagai payung hukum dalam implementasi visi religius aman, makmur, amanah dan handal. "Sehingga benar jika visi Bima Ramah ini belum terarah. Jadi, kalau protes masyarakat itu adalah bentuk ketidakpuasan karena menanti percepatan perubahan yang berjalan lamban tandasnya.
Dalam teori pemerintahan produk pilkada langsung masa konsolidasi hanya butuh satu tahun saja dalam membangun stabilitas daerah, tandas tim seleksi calon anggota KPU NTB ini. Lamanya masa konsolidasi berakibat pada protes sosial yang makin meluas di tahun ketiga kepemimpinan Dilan. Masyarakat kini menunggu perbaikan ekonomi. "Lantas bagaimana ini bisa terbangun jika terobosan bupati dan wakilnya belum membangun sistim dan regulasi yang ramah investasi sorot peneliti senior Central for Election and Political Party (CEPP) UNI-LINK Bima ini?," tanyanya.
Ibnu mendesak agar Bupati segera melakukan terobosan dan harus sampaikan secara terbuka apakah APBD Kabupaten Bima sudah pro publik atau pro aparatur, seharusnya APBD pro publik jika ingin ramah investasi. "Kehadiran investor sangat penting dalam rangka terbangunnya daya saing masyarakat sehingga menekan angka pengangguran. Merubah cara berpikir masyarakat, sekali lagi segera ambil langkah revolusiener undang para pakar untuk merumuskan pembangunan BIMA RAMAH," desak Tim Ahli DPR RI (2013-2015) ini. (GA. 212*)
