Kepala BPBD NTB, Ir H Mohammad Rum.
Mataram, Garda Asakota.-
Penanganan perbaikan rumah Rusak
Berat (RB) korban gempa Lombok-Sumbawa 2018, saat sekarang telah diserahkan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB, pada Jum’at 29
Maret 2019. Penyerahan perbaikan rumah RB ini bagi Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, memiliki dampak secara
positif maupun dampak secara negatif.
Baca Juga Berita Terkait :
Penanganan Perbaikan Rumah RB Dialihkan Ke Provinsi, Danrem Pimpin Apel Fasilitator
“Dampak positifnya adalah Pemda
Provinsi NTB dapat menyusun suatu regulasi langsung berkaitan dengan penanganan
perbaikan rumah RB ini serta tidak lagi ada dualisme komando atau kepemimpinan dalam
aspek penanganannya. Sementara sisi negatifnya adalah pihak Pemda Provinsi
harus kembali melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian seperti penambahan
fasilitator-fasilitator yang profesional yang akan menggantikan 400 orang
fasilitator CPNS yang sekarang kembali bertugas ke instansinya masing-masing,”
jelas H Mohammad Rum kepada wartawan media ini yang mewawancarainya Sabtu 30
Maret 2019.
Menurutnya, Pemda Provinsi akan
merekruit kembali fasilitator yang sudah meninggalkan NTB sebanyak kurang lebih
400 orang. “Fasilitator Rekompak atau Fasilitator rumah RB yang tersisa itu sekarang
kurang lebih 801 orang. Jadi untuk menutupi kekurangan 400 orang yang kembali itu,
maka Pemda Provinsi akan segera melakukan rekruitmen fasilitator dengan jumlah
yang hampir sama. Total ideal jumlah fasilitator yang dibutuhkan itu adalah
sekitar 2.400 orang,” terangnya.
Menyambut pengalihan ini juga, menurutnya,
pihak Pemprov NTB tentu akan mengatur regulasinya berdasarkan prinsip
akuntabilitas dengan ‘mendobrak’ sejumlah aspek yang selama ini menjadi problem
kebuntuan dilapangan. “Dalam regulasi itu, kita akan berupaya meminimalisir
problem-problem yang menjadi penghambat dalam percepatan perbaikan rumah RB ini
dalam kerangka tetap menjaga prinsip akuntabilitasnya,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang diserahkan oleh
pihak Rekompak Kementerian PUPR, kata Rum, rumah RB yang sudah berhasil
diperbaiki itu berjumlah 1.700 unit dari total jumlah rumah RB yakni sebanyak
75.000 unit rumah RB. Untuk mempercepat proses perbaikan rumah RB itu, pihaknya
menghimbau warga masyarakat yang rumahnya mengalami RB dapat mengoptimalkan
kerjasamanya untuk segera melakukan pendebetan dana yang masuk ke rekeningnya
ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas).
“Dan kalau mereka belum membentuk
Pokmas, maka disegerakan untuk segera membentuk Pokmas. Dan saya betul-betul
meminta kepada para Kades dan Lurah untuk bisa segera membantu proses ini agar
proses perbaikan rumah warga RB ini dapat tertangani dengan cepat,” imbaunya.
Salah satu poin penting yang juga
akan dilakukan pihaknya adalah memastikan ketersediaan stok material bangunan dengan
melaksanakan operasi pasar yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan NTB dan Ditreskrimsus
Polda NTB.
“Operasi pasar ini nantinya bertujuan
untuk memastikan ketersediaan stok material untuk percepatan perbaikan rumah RB
ini,” pungkasnya. (GA. 211*).
