Kamis, 21 Maret 2019, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI guna berbagi kiat sukses NTB dalam mengelola keuangan dan pembangunan di NTB.
Jakarta, Garda Asakota.-
Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di Indonesia. Hal ini karena mengingat peran APIP yang langsung bersentuhan dengan masalah yang sangat sensitif yaitu soal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah.
NTB menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang secara nasional dinilai berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tujuh kali secara berturut-turut, NTB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kamis, 21 Maret 2019, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI guna berbagi kiat sukses NTB dalam mengelola keuangan dan pembangunan di NTB.
Dalam paparannya, wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari komitmen kepala daerah.
“Bersyukur NTB dalam sepuluh tahun terakhir punya pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Mulai dari kepala daerah yang kemudian diikuti oleh pejabat di bawahnya menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih itu,” papar wagub di Hotel Bidakara Jakarta.
Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian NTB dalam lima tahun ke depan, bersih dan melayani dijadikan sebagai salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.
“Bersih dan Melayani kami tempatkan diurutan kedua dalam misi NTB lima tahun kedepan sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel di NTB,” jelasnya.
Selain aparat, lanjut wagub, NTB juga melibatkan peran aktif dari semua pihak dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di NTB.
“Setiap Jum’at pagi, kami mengadakan jumpa dengan masyarakat untuk berdialog dengan mereka terkait dengan berbagai hal yang menyangkut NTB. Selain itu, kami membuat aplikasi NTB Care untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan langsung ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD atau dinas terkait,” paparnya.
Acara Rakornas ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB yang dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla. Hadir mendampingi wagub adalah Asisten 3 Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Provinsi NTB Bapak Ibnu Salim, S.H, M.S.i. (*)
