 |
| Rafiddin, S. Sos. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Sudah sekitar empat bulan lamanya Bupati Bima menugaskan Sekda Kabupaten Bima, Drs. HM. Taufik HAK, rangkap jabatan sebagai Plt di Dikpora Kabupaten Bima. Padahal sebelumnya Sekda memastikan, bahwa jabatan itu tidak akan lama dia jabat paling lama satu bulan.
Molornya jabatan Plt Dikpora yang dijabat Sekda ini menuai sorotan tajam dari Caleg yang diprediksi akan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafiddin, S. Sos. Ia menilai jabatan Plt yang terlalu lama itu mengindikasikan keserakahan jabatan sekaligus mencerminkan bahwa di Kabupaten Bima seolah-olah minim SDM Handal. Padahal faktanya, banyak SDM Handal yang berpendidikan S2 bahkan ada yang S3 di lingkup Pemkab Bima. "Silahkan ditulis, jabatan Plt yang terlalu lama itu mengindikasikan keserakahan jabatan," sorotnya kepada wartawan, Jumat (3/5).
Indikasi lainnya, kata Caleg PAN Dapil Donggo dan Soromandi ini, jabatan Plt di Dikpora sengaja dipolemikkan agar oknum berkepentingan leluasa bermain. "Jangan sampai terlenalah, makanya diminta kepada Bupati Bima segera definitifkan Kadis Dikpora dan jangan membuat dunia pendidikan seperti anak ayam yang tak punya induknya," saran Rafiddin.
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, adanya beberapa jabatan pelaksana tugas (Plt) di pemerintah kabupaten Bima lebih dari enam bulan, bahkan ada yang sudah memasuki masa empat tahun menjadi sorotan dan kecaman publik. Padahal menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Tata Cara Pengisisan Pimpinan Tinggi baik itu Tama, Pratama, dan Madya tidak boleh terlalu lama diisi Plt, yakni maksimal enam bulan. Kekosongan memang harus diisi plt, tetapi tidak boleh lama-lama. Kalua ada plt lebih dari enam bulan itu tidak lazim.
"Di Dikpora itu sudah hampir 4 tahun jabatannya di Plt, tidak bisa dilakukan seperti itu terus. Rakyat sih tidak ngomong tetapi mereka pasti ikut merasakan dampak dari kebijakan ini, karena jelas berdampak kepada anak-anak bangsa," ungkap anggota DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, kepada Garda Asakota, Kamis (25/4).
Harusnya berlarut-larutnya jabatan Plt Dikpora yang terakhir ini dijabat Sekda Drs. HM. Taufik HAK, dipikirkan oleh Pimpinan Kepala Daerah (Bupati, red) karena semuanya tergantung kepada kemauan dan komitmen kepala daerah. "Mau nggak merubah dunia pendidikan Ini ke arah yang lebih baik atau tidak. Jadi hal-hal Inilah yang harus dipikirkan bukan semata-mata memikirkan kekuasaan atau dunia, tapi bagaimana menyelamatkan generasi kita ini di bidang pendidikan," ujarnya.
Pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini meyakinkan bahwa dengan jabatan Plt saja tidak akan mampu memaksimalkan kinerja di gerbong pendidikan itu ke arah yang lebih maju lagi. "Nggak mungkinlah pendidikan itu bisa maju hanya dengan jabatan Plt. Makanya, sudah saya katakan tadi, hal semacam Inilah yang harus dipikirkan oleh pimpinan daerah. Bukan semata-mata urusan kekuasaan, bukan semata-mata urusan dunia. Tapi, bagaimana kita ini lebih fokus kepada mengurus anak-anak bangsa ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berorientasi akhirat," pungkasnya seraya meminta kepala daerah segera mendefinitifkan jabatan Dikpora dan melakukan penyegaran pada SKPD lainnya juga. "Bukan hanya di Dikpora saja, tapi saya sarankan juga penyegaran untuk pejabat di SKPD lainnya," timpal pria yang kemungkinan besar terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima ini. (GA. 212*)
