Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH.
Mataram, Garda Asakota.-
Keamanan informasi dalam tata kelola pemerintahan dengan manajeman modern perlu didukung dengan membangun keamanan sistem informasi yang baik. Hal ini untuk mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan Pemerintah daerah. Sehingga dapat memberikan kenyamaan pemerintah dalam menjalankan sistim pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan cepat, tepat dan efisien.
Dibawah komando Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Pemerintah Provinsi NTB dalam periode RPJMD 2019-2023, memiliki pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang banyak menggunakan sistem informasi atau aplikasi sebagai media mempermudah pelayanan publik.
Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH pada kegiatan Asistensi pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (30/7/2019) di Dinas Kominfotik mengatakan, pembentukan tim CSIRT daerah ini dapat mendukung visi dan misi pemerintah, Visi NTB Gemilang dengan 6 misi, menguatkan misi kedua NTB mewujudkan birokrasi bersih dan melayani.
Penjabaran misi ini akan terwujud kalau pemerintahan ini dijalankan dengan pola manajemen modern. Pola ini mengharuskan kita menerapkan konsep tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik dengan cepat tepat dan efisien namun juga memiliki keamanan data yang baik.
Dijelaskannya, Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, mulai tahun ini telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT). Tim tersebut akan bertugas untuk menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
Menurutnya, teknologi informasi manfaatnya sangat besar, tetapi juga punya sisi lemah yang harus kita antisipasi. Perang yang sesungguhnya saat ini adalah perang saiber. Karena teknologi IT sudah dimanfaatkan oleh semua negara didalam menjalankan sisyem pemerintahannya.
Hampir seluruh sektor pemerintahan ataupun non pemerintahan saat ini, sudah menggunakan teknologi informasi, baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Hal ini yang perlu kita antisipasi, bagaimana semua sistem yang kita gunakan ini nantinya betul-betul bisa menjamin keamanannya.
Dengan kegiatan ini diharapakan merumuskan program aksi atau kegiatan yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga sistem informasi yang kita bangun secara bertahap bisa menjamin tercapainya target dan tujuan pembangunan di NTB.
Pada Agustus 2019 ini kita akan meluncur sejumlah sistem informasi dalam pembangunan di NTB, diantaranya Balance Skor Card sistim yang dapat memantau kinerja, manajemen pengendalian program kegiatan. Program ini telah mencatat progres selama 6 bulan dari Januari sampai Juni tahun 2019. Dengan ini dapat dlihat progres dimana kekurangnya. Dan Program lain juga ada E-office dalam membantu pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bimbingan Teknis dari Tim CSRIT BSSN ini diharapkan juga dapat memberikan peningkatan informasi, kapasitas dan skill SDM dibidang keamanan sistem informasi pada tenaga pranata computer lingkup Pemrov. NTB sehingga tim yang akan bertugas dapat menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
Menurut mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu, Di Provinsi NTB pada tahun 2018 lalu, sejumlah aplikasi pelayanan publik yang digunakan, sempat diretas oleh serangan sebanyak 28 kali. Sehingga sempat mengganggu proses pelayanan. Tetapi kalau intensitas serangan, barangkali mencapai ribuan kali.
Sementara itu Agustinus Toad, SE Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II, Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, mengatakan Serangan cyber yang terbesar di Indonesia adalah menyerang domain pemerintah dengan alamat go.id.
Penyerang lebih banyak menargetkan layanan file sharing (samba) pada Windows OS yang lebih sering ditemukannya vulnerability (celah kerawanan) dan Web Aplikasi (port 80) yang memanfaatkan kesalahan programmer aplikasi yang rentan pada serangan SQL Injection dan XSS.
Sedangkan Informasi terkait dengan data pribadi dan informasi keuangan menjadi target pencurian data Phising dan penyebaran malware, menjadi ancaman paling tinggi. Tahun 2018, Rusia dan Tiongkok menjadi penyumbang serangan terbanyak ke Indonesia. Bahkan serangan siber yang berasal dari Indonesia (Lokal) mencapai angka yang cukup tinggi.
Dengan melakukan asistensi, pada tahun 2020 ditargetkan sudah terbentuk CRIT, sehingga Organisasi atau tim bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di daerah. (*)
