 |
| Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Assosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XIV 2019 yang di helat di Ball Room Paragon City Mall, PO Hotel. |
Semarang, Garda Asakota.-
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Assosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XIV 2019 yang di helat di Ball Room Paragon City Mall (PO Hotel), yang melibatkan 98 Kota di Indonesia telah berakhir, Kamis (4/7). Pertemuan yang membahas persoalan yang terjadi di berbagai daerah seperti persoalan honorer K2, postur anggaran dan sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan lainnya diakui telah mewujudkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat sekitar tanggal 10 Juli 2019 mendatang.
Ketua Dewan APEKSI, Hj. Airin Rahmidiyati membenarkan adanya berbagai dinamika tersebut. Bahkan ketua dewan Apeksi yang juga Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) ini menjelaskan secara umum tentang beberapa poit hasil rekomendasi yang dimaksud.
Yang pertama, kata dia, hasil Rakernas APEKSI ke-XIV tahun 2019 memutuskan bahwa pelaksanaan APEKSI tahun 2020 dilaksanakan di Tangsel. "Alhamdulillah ini merupakan kali keenam bagi Tangsel dijadikan sebagai tempat pelaksanaan APEKSI. In Syaa Allah, Tangsel akan banyak belajar dari kesuksesan Semarang dalam melaksanakan kegiatan APEKSI tahun 2019," katanya.
Sementara yang kedua lanjutnya, rekomendasi di bidang pendidikan, terutama sekali mengenai zonasi. Sehingga ada beberapa catatan yang diharapkan bisa dijawab segera oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Kemudian rekomendasi selanjutnya yakni di bidang kesehatan seperti berkaitan dengan rujukan pasien yang harus ke Rumah Sakit (RS) tipe C dulu baru ke tipe B.
"Misalnya di Semarang, masyarakat harus merujuk ke Puskesmas sementara rumah sakitnya lebih dekat. Namun karena rujukan, masyarakat harus ke Puskesas terlebih dahulu. Beberapa item rekomendasi di atas, mudah-mudahan akan menjadi salah satu bahan evaluasi," sebut Airin.
Disisi lain sebutnya terkait persoalan DAU, DAK dan Dana Kelurahan menjadi salah satu masalah yang perlu diatur tentang regulasinya. "Dicontohnya soal Juklak-Juknis di bidang Kementerian pendidikan dan kesehatan. Karena hampir sama dan terus-terusan hingga tidak berlaku setiap tahun. Artinya dapat berlaku selama dua tahun atau tiga tahun dan seterusnya," ujarnya seraya menyebutkan bahwa bila saja harapan tersebut dapat direspon secara baik oleh Pemerintah Pusat, maka seluruh Pemerintah Kota di Indonesia tidak sulit menerjemahkannya.
Tak hanya itu, Airin juga menyinggung masalah Honor K2 di seluruh Kota di Indonesia yang juga diangkat dalam pembahasan Rakernas APEKSI ke-XIV 2019 di Ball Room lantai 7 PO Hotel Semarang. Persoalan itu, kata dia, juga menjadi salah satu rekomendasi yang akan segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
"Yang pasti mengenai persoalan itu juga dibahas serius. Salah atu contohnya Semarang dan Tangsel mampu menempatkan hal itu menjadi beban APBD, karena posisi belanja modal dan lebih tinggi dari belanja pegawai. Kalau kami ya di atas 60 porsen. Tetapi di satu sisi ada salah satu daerah yang sudah given, pada saat sekarangpun belanja pegawainya lebih banyak dari belanja modalnya," bebernya.
Ia kemudian berharap, fenomena tersebut mendapatkan solusi dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN, dan bagaimana cara memperkuat APBD agar tidak bergantung pada APBN.
"Bagi Kota yang tidak mampu mudah-mudahan bisa dibantu dengan dana APBN. Tetapi, sukses buat Semarang mampu menggerakan CSR dan dunia Investasi. Bagaimana misalnya daerah yang bisa menghasilkan investasi ataupun ekspor maka akan terjadi pengurangan pajak dan lainnya. Dan itulah yang kami bahas bersama-sama dan menjadi rekomendasi," pungkas Airin di acara yang juga turut dihadiri Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan bersama jajarannya itu. (GA. 355*)
