 |
| Drs. H. Zainul Arifin, M.Si. |
Jakarta, Garda Asakota.-
Kegembiraan masyarakat Kota Bima untuk menyaksikan masjid kebanggaannya, Masjid Al-Muwahiddin atau Masjid Raya Kota Bima dapat berdiri megah pada tahun 2019 ini, pupus.
Padahal secara anggaran, Pemkot Bima dibawah kepemimpinan Walikota Bima, HM Lutfi, ini telah menganggarkan anggaran hibah sebesar Rp10 Milyar untuk menuntaskan pembangunan masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bima ini.
Namun sayangnya, meski anggaran hibah sudah dianggarkan, akan tetapi realisasi dananya tidak dapat dieksekusi lantaran masih adanya prasyarat anggaran yang belum terpenuhi hingga saat sekarang ini.
Ketua Yayasan Masjid Raya Al Muwahiddin Kota Bima, Drs. H. Zainul Arifin, M.Si, kepada wartawan media ini mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkot Bima yang terkesan bersikap lamban dalam merealisasikan pembangunan Masjid Raya sesuai dengan apa yang menjadi janji politiknya.
"Ini karena ketidakpahaman Walikota saja. Padahal dia (Walikota, red.) sudah menyatakan kesanggupannya untuk menuntaskan pembangunan Masjid Raya itu. Dan janji itu tidak boleh dianggap main-main," tegas pria yang menjabat sebagai Bupati Bima periode 2000-2005 ini kepada Garda Asakota, Jumat 25 Oktober 2019.
Pihaknya mengaku telah lama menyerahkan semua berkas dan dokumen Yayasan Masjid Raya itu secara langsung kepada Walikota Bima. "Dan itu diserahkan atas persetujuan Walikota, bukan atas permintaan dari kami. Penyerahannya pun dilakukan secara resmi kepada Walikota didepan kantor Walikota Bima dan didepan orang banyak.
Kalau misalnya ada sesuatu berkas atau dokumen yang kurang mestinya Walikota harus ngomong sama Yayasan, jangan hanya diam. Dan sampai hari ini, satu kata pun belum ada yang disampaikan ke kami. Artinya kami anggap tidak ada masalah terkait hal itu," tegas pria yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VIlI DPR RI mewakil Dapil I NTB dari Partai Gerindra.
Pihaknya mengingatkan agar Walikota Bima tidak main-main dan serius merealisasikan apa yang telah dijanjikan. "Jangan macam-macam lah. Nanti kita 'gempur'. Dan kalau ada persoalan mestinya ngomong sama Ketua Yayasannya" ingatnya.
Adapun persoalan Pemkot Bima saat ini sedang berkonsultasi dengan pihak BPKP maupun Tim Teknis dari lembaga lainnya itu sudah bukan ranah Yayasan lagi. "Itu bukan lagi ranah yayasan," tandasnya singkat. (GA. Im*)
