Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Bambang Mei Finarwanto.
Tahapan presentasi dan wawancara calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB maupun penelusuran rekam jejaknya berlangsung hingga 17 Oktober, besok. Sebelum akhirnya panitia seleksi akan melaporkan kepada Gubernur 19 Oktober mendatang.
"Proses-proses yang telah berjalan sudah sesuai jadwal. Saya melihat perhatian publik terhadap calon Sekda NTB ini luar biasa," kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Bambang Mei Finarwanto, Rabu (16/10).
Diakui pria yang akrab disapa Didu ini, lima orang calon Sekda NTB masing-masing Asisten I Setda NTB Dra Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, MSi, Kepala Distanbun NTB Ir H Husnul Fauzi, MSi, Kepala Bappenda NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi, Kepala DPMPTSP NTB, Drs HL Gita Ariadi, MSi,dan Asisten II Setda NTB, Ir H Ridwansyah, MM, MTP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memiliki pengalaman birokrasi panjang dan terukur.
"Itulah sebabnya penuh dinamika di publik. Beragam komentarnya," sambungnya.
Diakui Didu, muncul opini pemilihan Sekda Provinsi NTB saat ini tak jauh beda dengan pilkada. Masing-masing memiliki tim sukses yang seolah-olah kampanye di darat ataupun online. Beragam cara jualan ke publik sekda versi mereka.
"Ramai sekali memang. Saya baca ada komentar-komentar seperti kampanye kepala daerah," ujarnya.
"Itu bagus, ada perhatian dan partisipasi publik. Selama ini soal sekda tidak banyak yang peduli," sambung Didu.
Meski begitu, Didu yakin, panitia seleksi (pansel) sekda bekerja dengan baik dan profesional. Periode penelusuran rekam jejak sejak 8 Oktober lalu maupun presentasi dan wawancara dicatat secara objektif. Ia pun tak yakin ada main mata soal nama tiga besar yang bakal dibawa ke gubernur.
"Setelah itu nama-nama bakal dibawa ke Kemendagri. Yang jelas, pansel jangan kendor. Fokus saja meski banyak manuver," imbuhnya.
Bagi Didu, Sekda NTB mendatang bukan individu yang cuma berada dalam top off mind publik atau kepala daerah. Lebih dari itu, sekda dengan kemampuan mengakselerasi program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Termasuk di dalamnya terlibat dengan baik dalam urusan tata birokrasi. Sanggup memerankan diri sebagai leader bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTB.
"Ya, jangan sampai nanti kayak robot. Sekda tanpa kreativitas dan inovasi. Pansel harus lebih dalam saat menelusuri rekam jejak," imbuhnya.
Didu mengingatkan, nama tiga Sekda Provinsi NTB yang telah diputuskan dibawa ke pusat 18 Oktober mendatang prosesnya tetap akan dinamis. Bisa jadi yang namanya paling disebut publik tak terpilih, sebaliknya yang kurang disebut justru menjadi pilihan. Seandainya pun ada intervensi dari kepala daerah, bukan jaminan.
Seperti terjadi di Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, Sekda Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan pusat tak sejalan dengan yang diinginkan kepala daerah. Dampaknya, Gubernur Kalimantan Timur tidak mau melantik sekda pilihan Kemendagri. Akhirnya pusat memutuskan untuk melantik sekda tersebut di Jakarta.
"Kejadian seperti itu juga terjadi di daerah lain. Di Provinsi NTB potensi itu bisa saja terjadi," tandasnya.
Didu mengakui, riuh-riuh suara dukungan yang berkembang hanya sekadar penggembira. Hanya ikut meramaikan nama top leader ASN Provinsi NTB semata. Bukan menjadi tolak ukur dan patokan pasti dilantik.
"Kita lihat saja nanti. Yang penting catatan saya prosesnya sudah berjalan dalam rel yang tepat," tutupnya. (*)
.jpg)
