 |
| Rafidin HAB, S.Sos. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin HAB, S.Sos, menyarankan dan mewarning rekan-rekannya di legislatif maupun eksekutif agar memangkas penganggaran dan menertibkan penggunaan anggaran perjalanan dinas mulai dari Kepala Daerah, Sekda, Dewan maupun anggaran perjalanan dinas para Pimpinan OPD.
Duta Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengamati tingginya anggaran SPPD sebagai bentuk pengkhiatan pejabat Negara terhadap rakyatnya, apalagi setiap tahun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kerap menemukan adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran SPPD seperti kepala daerah, pejabat, dan dewan yang nilainya sangat fantastis.
"Meski oleh BPK diperintahkan untuk dikembalikan ke kas Negara, namun temuan itu harusnya mendapat sanksi tegas. Sebab manipulasi dana perjalanan dinas masuk dalam tindakan penipuan yang harus dipidana," tegas Rafiddin kepada Garda Asakota, Rabu pagi (9/10).
Menurutnya, tingginya anggaran perjalanan dinas tersebut tidak berkorelasi positif dengan hasilnya di lapangan. "Apa sih hasil dari kunjungan ke luar daerah yang dilakukan baik oleh Kepala Daerah, Sekda, Dewan maupun Pimpinan SKPD lainnya, tidak ada kan?. Kemudian pulang dari kunjungan ke luar daerah pernah enggak mereka melaporkan hasil kunjungan itu ke publik?," tanyanya.
Justru ia menduga kebanyakan dari penggunaan anggaran SPPD itu cenderung dimanfaatkan untuk mencari keuntungan seperti menghadiri undangan partai politik atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain secara personal dari oknum anggota dewan itu. Sementara di satu sisi, kata dia, mereka tidak paham bahwa satu kali perjalanan dinas anggota dewan itu bisa menghabiskan uang rakyat belasan juta bahkan mencapai Rp20 jutaan bila perjalanan dinas itu oleh Pimpinan Dewan.
"Nah, itu untuk satu kali perjalanan dinas 1 orang anggota dewan, bagaimana jika kita dikalikan dengan jumlah keseluruhan dari anggota dewan yang ada. Akan ada uang ratusan juta rupiah per bulan yang seharusnya kita gunakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Daripada kita pakai untuk keperluan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Alangkah baiknya bila uang itu kalau kita sisihkan untuk kepentingan rakyat betapa sejahteranya masyarakat kita ini," gugah pemilik Koran Stabilitas ini.
Setiap tahun, sambungnya, APBD Kabupaten Bima kerap menganggarkan dana milyaran rupiah untuk biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Di dalam APBD 2019 ini saja, dianggarkan sebesar Rp7 milyar lebih anggaran perjalanan dinas.
"Kalau seandainya dari dana sebesar ini dipangkas Rp2 milyar saja berapa banyak masyarakat kita ini yang akan menikmati dana itu seperti untuk petani, nelayan dan lain sebagainya.
Tapi justru kok dalam APBD P 2019 saja dewan menambah anggaran perjalanan dinas itu sebesar Rp1,5 milyar, kita mau ke mana dengan anggaran sebesar itu?. Terus terang saja, saya tidak ingin anggaran perjalanan dinas itu menjadi temuan BPK seperti yang terjadi di daerah lainnya yang mencapai angka milyaran rupiah. Tidak mungkin BPK itu menjadikan temuan kalau tidak ada indikasi penyalahgunaan dana SPPD
Seperti misalnya kita keluar daerah dan menginap di hotel, di sana ada pengenaan biaya hotel Rp1,8 juta per hari. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar nginap di hotel itu atau tidak. Misalnya juga ada 3 anggota dewan yang keluar keluar daerah pada hari yang sama, tetapi mereka ini nginap dalam kamar, nah bisa saja mereka ini dalam pertanggungjawabannya menggunakan 3 kamar. Jadi, hal-hal inilah yang kita harus antisipasi supaya tidak menjadi temuan di lapangan sementara di sisi lain anggota dewan ini berkoar-koar bahwa pemerintah ini tidak berpihak pada rakyat," cetusnya.
Rafidin mengaku, usulan dan masukannya sudah ia sampaikan kepada Sekda Kabupaten Bima, Drs. HM Taufik HAK, dan direspon positif. "Saya bahkan sudah berkomunikasi dengan pak Sekda, ia setuju terhadap masukan-masukan yang saya berikan.
Nah, untuk itulah saya meminta agar anggaran perjalanan dinas mulai dari Kepala Daerah, Sekda, Dewan maupun Pimpinan SKPD dipangkas dan dianggarkan seefisien dan efektif mungkin," pungkasnya seraya mewanti-wanti dirinya agar tidak menjadi bagian dari anggota dewan yang selalu mengharap perjalanan ke luar daerah hanya ingin meraih keuntungan dari dana SPPD.
"Karena saya tidak ingin mengkhianati amanat rakyat dan mudah-mudahan kawan-kawan senior di DPRD saat ini lebih memahami kondisi seperti ini agar kita tidak terus-menerus membebani keuangan daerah," harapnya. (GA. 212*)
