Kota Bima, Garda Asakota.-
Anggaran sebesar Rp10 Milyar yang dialokasikan oleh Pemkot Bima kedalam APBD Kota Bima tahun 2019 untuk pembangunan masjid Raya Al-Muwahiddin terancam gagal direalisasikan. Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Bima masih terkendala persyaratan serah terima aset dari Yayasan ke Pemkot Bima dan pembatasan pekerjaan Yayasan dimana hingga saat ini masih dilakukan oleh Tim BPKP dan Tim Kajian dari Universitas Mataram (Unram).
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Bima melalui Sekretaris, Agus Purnama, ST, MT, yang dikonfirmasi wartawan mengakui pihaknya saat ini masih menghadapi proses pemenuhan persyaratan serah terima aset dari Yayasan ke Pemkot Bima dan pembatasan pekerjaan Yayasan, baru bisa menentukan MC nolnya.
"Rencananya dalam waktu dekat ini pemaparan di BPKP sebagai pendampingan In Syaa Allah kita lagi berusaha secepatnya karena ini juga bagian dari prestise Dinas PUPR. Ini semua demi kebaikan kita kedepan, terlambat dikit tapi administrasi nya akuntabel," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (3/10)
Ketika disinggung apakah kira-kira pihaknya optimis tender proyek untuk kelanjutan pembangunan masjid Kebanggaan masyarakat Bima dapat berjalan tahun ini?., Agus sepertinya belum bisa memastikan. "In Syaa Allah kita tunggu hasil pemaparan di BPKP seperti apa rekomendasinya. Dan Hari ini juga ada pemaparan dari Unram tentang spesifikasi bahan penguatan struktur yang direkomendasikan," sahutnya singkat. (GA. 212*)
