 |
| Syamsurih, SH. |
Anggota sekaligus Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, mendorong Pemkot Bima, BPKP, dan Tim kajian Hukum Unram, agar mempercepat penuntasan kajian pembatasan aset maupun kelayakan struktur bangunan Masjid Raya Al-Muwahiddin Bima. Dia mengakui bahwa realisasi pembangunan masjid Raya kebanggaan masyarakat Bima itu lamban, padahal APBD tahun anggaran 2019 sudah berada di penghujung tahun.
"Untuk itu, sebagai anggota Dewan saya meminta kepada eksekutif untuk segera mempercepat prosesnya, karena sudah mau jalan hampir setahun serapan anggarannya masih rendah dan sangat lamban. Penetapan APBD 2019 itu dilakukan pada November 2018 dan sekarang sudah mau berakhir tahun 2019 dan akan masuk lagi di tahun 2020," ujar politisi PAN ini kepada wartawan, Jumat (4/10).
Meski penjelasan teknis yang disampaikan oleh Dinas PUPR melalui Sekretaris, Agus Purnama, ST, MT, dapat dimaklumi dan dimengerti. Namun pihaknya akan terus mendorong pihak terkait untuk segera menyelesaikan kajian itu secepatnya.
"Kajian itu memang perlu, seperti BPKP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit termasuk Inspektorat tujuannya supaya kita ini bisa mengetahui dari titik mana kita mulai membangun masjid Raya ini," ucapnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Bima ini berjanji setelah pelantikan Pimpinan DPRD Kota Bima yang definitif nantinya, pihaknya akan langsung melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemda dalam hal ini dinas teknis dan mendatangi BPKP untuk melakukan konsultasi percepatan pembangunan masjid Raya Al-Muwahhidiin. "Kita akan dorong percepatan pembangunannya. Kenapa?, karena Masjid Raya ini adalah icon-nya masyarakat Kota Bima," pungkasnya. (GA. 212*)
