Ketua BK DPRD NTB, H Najamuddin.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi NTB tengah merancang Rancangan Kode Etik bagi Anggota DPRD NTB. Menariknya, salah satu rancangan ketentuan yang dipersiapkan adalah para tamu anggota Dewan yang berkeinginan menemui para wakilnya sudah tidak bisa langsung 'nyelonong' masuk ke ruang alat kelengkapan Dewan termasuk ke ruangan Fraksi.
"Jadi kalau ada tamu anggota Dewan yang hendak menemui anggota Dewan, nanti gak bisa langsung ke ruang komisi dan atau ruangan Fraksi. Nanti akan disiapkan satu ruangan khusus penerimaan tamu di bagian depan Kantor Dewan, dan akan ada petugas yang akan menghubungkan dengan anggota Dewan yang hendak ditemui," kata Ketua BK DPRD NTB, H Najamuddin, kepada wartawan media ini, Jum'at 10 Januari 2020, di ruang Komisi I DPRD NTB.
Menurutnya, aturan yang akan dibuat oleh BK tersebut dibuat dalam rangka kenyamanan kerja anggota Dewan. "Jadi para tamu sudah tidak bisa bebas seperti sebelumnya. Jadi harus diatur seperti ini untuk kenyamanan tugas anggota Dewan," tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pihaknya mengaku tidak berkeinginan untuk membatasi komunikasi antara anggota Dewan dengan para tamunya. Akan tetapi dirinya mengatakan hanya mengatur ketertiban alur penerimaan tamu.
"Jadi aturan ini dibuat bukan ditujukan untuk mempersulit akses para tamu menemui anggota Dewannya, jadi bukan seperti itu. Tapi nanti saya perlu tahu mana anggota Dewan yang mengakali para tamunya, ketika anggota Dewan itu ada di ruangan kerjanya kemudian disampaikan dirinya tidak berada ditempat, maka BK juga perlu tahu soal itu. Dan itu akan menjadi catatan BK," kata Najamuddin.
Pihaknya nanti akan mengatur ruangan khusus penerimaan tamu anggota Dewan itu akan dilengkapi dengan fasilitas seperti snack dan minuman. "Jadi orang yang datang bertamu ke kantor Dewan itu akan lebih terhormat karena disiapkan fasilitas minum dan snack," pungkasnya. (GA. Im*)
