 |
| H. Ahmad, S.Ag, MM. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Koordinator Masjid Terapung Amahami Kota Bima yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima melalui Kabag Kesra, H. Ahmad, S. Ag, MM, tidak menampik bahwa Masjid Amahami saat ini memang hanya mengandalkan droping air dari Tangki Damkar Kota Bima untuk menanggulangi krisis air bor yang terjadi.
Kondisi tersebut diakui Kabag Kesra telah berlangsung sejak lama, bahkan terjadi sejak Kabag Kesra sebelum dirinya menjabat. "Iya benar sekali, kalau saat ini kebutuhan air masjid terapung hanya mengandalkan droping air dari Tangki Damkar yang dalam seminggu itu bisa sampai dua kali droping," aku H. Ahmad, kepada Garda Asakota, Minggu (9/2).
Menurutnya, persoalan tersebut sedang dicarikan solusinya saat ini karena tidak mungkin juga pihaknya terus-terusan menggunakan dana celengan masjid untuk membeli air yang rata-rata per tangki itu harganya Rp250 ribu.
"Meskipun mampu penuhi kebutuhan untuk seminggu, tetapi kebutuhan masjid juga kan banyak. Nah, sekarang rencananya kita akan membentuk tim tekhnis yang akan mencarikan lokasi tepat untuk pengeboran air itu, nanti mereka yang akan survey terlebih dahulu lokasinya termasuk di dalamnya adalah orang orang yang sudah biasa melakukan pengeboran air. Sedangkan mengenai kebutuhan anggarannya sekitar Rp90 jutaan, ini baru rencana saja," katanya.
Ketika disinggung dinas mana sih sebenarnya yang diberikan tanggungjawab untuk mengontrol dan mengawasi keberadaan sumber air bor Masjid Terapung Amahami? H Ahmad mengaku, kalau dari dinas tekhnis untuk menangani khusus masalah tersebut belum ada pengaturan dari Pemerintah.
"Kalau itu sih belum ada yang menanganinya, In syaa Allah di 2020 ini kita akan ajukan proposal permohonan bantuan sarana ibadah ke BPBD Propinsi NTB seperti yang diberikan kepada Masjid Agung Al-Muwahiddin Bima kalaupun, nggak bisa ya mudah mudahan bisa melalui anggaran APBD-P nanti," katanya.
Mengingat anggarannya tidak terlalu besar apakah tidak bisa di minta secara langsung kepada Pemerintah hari ini untuk segera ditindaklanjuti?, "Itu dia mekanismenya yaitu lewat proposal yang nantinya akan dimasukkan ke Bagian Kesra yang mudah-mudahan bisa di masukkan ke APBD P 2020. Itu akan kita ajukan setelah melalui tahapan analisa maupun estimasi kebutuhan dan anggarannya berapa," sahutnya.
Hal lain yang diminta pihaknya kepada Pemerintah adalah bagaimana membangun sebuah sinergitas kerjasama antara BPBD, bagian Umum Setda, Kesra dan Damkar mengenai masalah ketersediaan air Masjid Terapung ini.
"Mereka sediakan airnya kita akan berikan biaya minimal untuk rokoklah, kan bukan milik pemerintah namanya kalau semua harus dibeli. Dan untuk langkah ini kami akan segera buatkan MoU nya," tuturnya.
H. Ahmad berjanji akan segera melaporkan masalah ini ke Sekda bahwa di tahun 2020 tidak lagi begini caranya melainkan menjadi tanggungjawab moral dinas terkait. "Kita minta kontribusinya untuk menyediakan air buat kebutuhan Masjid Terapung Amahami apalagi masjid ini kan masjid Pemerintah Kota bukan Masjid Yayasan yang otomatis asetnya dikelola oleh Pemkot," tegasnya.
Apakah sejauh ini Pemerintah tahu akan kondisi ini? "Sudah sih, pemerintah sudah tahu kondisinya. Tetapi pemerintah melihat dari sisi lancarnya proses pelaksanaan ibadah yang tak pernah ada keluhan, artinya selama air itu ada meski berasal dari air curah mobil tangki maka yah itu tidak masalah," cetusnya. (GA. 003*)
