 |
| Ir. Benny Akbar dan Wendy Prima J Putera. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Dinas Pertanian Kabupaten Bima bersama BNI Cabang Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian tahun 2020 dengan menghadirkan sekitar 222 peserta yang terdiri dari unsur PPL, KUPT serta Koordinator BPP se-Kabupaten Bima yang berlangsung di aula kantor Dinas Perkebunan, Senin (24/2).
Usai kegiatan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Kabid Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (RPLPT), Ir. Beni Akbar menyampaikan bahwa Rakor ini diselenggarakan terkait dengan peluncuran Kartu Tani yang akan dilakukan oleh Pihak BNI.
Pasalnya, mulai tahun ini Pemerintah akan menggunakan mekanisme Kartu Tani dalam penyaluran distribusi dana untuk subsidi pupuk pada 2020.
"Jadi, sosialisasi atau Rakor hari ini terkait dengan teknis pengisian Kartu Tani sekaligus Peluncuran Kartu Tani serta Penjadwalan penyerahan Kartu Tani oleh BNI kepada Kelompok Tani yang mendapatkan subsidi pupuk. Mengingat mulai tahun ini subsidi pupuk tidak lagi melekat di pupuknya akan tetapi akan masuk ke Kartu Tani kelompok Tani, setiap pembayarannya tinggal gesek saja di Kartunya," urainya.
Selain mempermudah akses memperoleh pupuk bersubsidi diakui Beni, Kartu Tani juga akan membatasi masyarakat lain yang mendaftar, karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya terkadang ada orang yang tidak masuk di kelompok tani namun masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Nah, sekarang harus tunjukkan Kartu Taninya baru bisa dapat pupuk karena dalam kartu tani tersebut terangkum jelas berapa kebutuhan pupuknya kemudian berapa luas lahannya," ungkapnya.
Rencananya sesuai dengan E RDKK nya jumlah petani yang ada di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Bima sebanyak 84.000 petani sementara yang saat ini sudah di cetak Kartu Taninya sejumlah 43.000.
"Nantinya sebelum penyerahan Kartu Tani akan kita panggil Pengecer, Ketua Kelompok Tani serta anggotanya. Mudah mudahan dengan adanya program Kartu Tani ini akan mampu mengatasi persoalan pupuk yang selama ini selalu terjadi di kelompok petani kita termasuk petani yang mengambil pupuk tidak sesuai kebutuhan itu sudah tidak bisa lagi karena Kartu Tani sudah mengatur semuanya karena selama ini sering di jumpai kebutuhan pupuk nya 1 ha ambilnya lebih banyak, hal ini tidak akan terjadi lagi," tegasnya.
Dan sesuai dengan kebutuhan petani berdasarkan E RDKK yang diusulkan pihaknya bahwa kebutuhan pupuk non subsidi Kabupaten Bima tahun 2020 itu sebesar 49 ribu ton akan tetapi yang di setujui oleh pemerintah pusat hanya 35.262 ton atau hanya 70 persen dari permintaan masih kurang sekitar 14 ribu lebih ton.
"Sebenarnya pemerintah sangat mengharapkan agar kekurangan tersebut petani penuhi dari pupuk non subsidi. Jadi tidak ada istilah kelangkaan pupuk karena pemerintah sudah penuhi sesuai kebutuhan meskipun sebagian dari pupuk Non Subsidi," terangnya memasktikan.
Terpisah Kepala BNI Bima melalui Penyelia Pemasaran, Wendy Prima J Putera menambahkan bahwa keterlibatan pihak BNI hanyalah sebatas mitra pemerintah dalam hal penyaluran Kartu Tani berdasarkan E RDKK yang direkomendasikan oleh Kementrian Pertanian Pusat yang diajukan oleh Dinas Pertanian daerah yang bersumber dari NIK. "Tujuan utamanya adalah agar pola pendistribusian pupuk subsidi ini tepat sasaran, yang mana selama ini pakai tunai sekarang pakai kuota sesuai HET," katanya.
Kata Wendy, berdasarkan data dari dinas Pertanian Kabupaten Bima bahwa ada sekitar 84 ribu Kartu Tani yang akan di cetak dan dibagikan nantinya. "Tetapi untuk saat ini baru sekitar 43 ribu Kartu Tani yang sudah di cetak dan siap kita salurkan. In Syaa Allah akan kita launching per 1 Mei 2020 nanti," pungkas Wendy. (GA. 003*)
