 |
| Bambang Mei Finarwanto |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemprov NTB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB dinilai belum melakukan upaya yang maksimal dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah NTB.
Lembaga Kajian Sosial Politik, M16 menilai, koordinasi antar Provinsi dengan daerah Kabupaten dan Kota yang dinilai tidak berjalan, semakin menunjukan Pemprov NTB kurang serius di masa pandemi Covid19 ini.
"Kita lihat selama ini ternyata (Pemprov) belum maksimal dan masih setengah hati. Semua masalah masih tertumpu dan ditangani pemerintah Kabupaten dan Kota, belum ada koordinasi yang baik," kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Minggu (12/4) di Mataram.
Pria yang akarab disapa Didu ini menilai, selama ini semua persoalan diserahkan kepada Pemda Kabupaten dan Kota, sementara belum nampak kebijakan strategis yang cepat dan tepat yang dilakukan oleh Pemprov NTB.
Pemrov NTB juga belum nyata terlihat melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
Menurutnya, menyusul perkembangan kasus positif yang mencapai 33 kasus dan jumlah PDP, ODP dan OTG yang terus meningkat, maka Pemprov NTB perlu segera lebih memperketat pintu masuk seperti Bandara dan pelabuhan.
"Di pintu masuk juga mulai harus dilakukan screening awal menggunakan rapid test. Nah bagi yang hasilnya non reaktif bisa langsung pulang dan melakukan isolasi mandiri, sedangkan yang hasilnya reaktif harus segera dikarantina di lokasi terpadu. Ini perlu untuk memastikan yang masuk NTB ini benar-benanr clear dari Covid-19," tegasnya.
Pemprov juga dinilai harus menyiapkan lokasi karantina terpadu yang merupakan tanggung jawab Provinsi. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.
Didu menambahkan, bagi masyarakat yang diisolasi baik mandiri maupun terpadu, maka Pemprov harus memberikan jaminan dan pelayanan pangan serta kesehatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Dalam situasi pandemi ini, Gubernur NTB harus mampu mengambil peranan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan sampai NTB ini penambahan kasus semakin banyak karana salah urus dan bekerja tidak secara sistematis, terstruktur serta masif," katanya.
Menurut dia, untuk imbauan dan anjuran social distancing, physical distancing, dan menerapkan pola hidup sehat, hendaknya tidak hanya sekadar imbauan. Melainkan pemerintah juga harus mulai menyiapkan sarana untuk mendukung hal tersebut.
Misalnya, melibatkan semua UMKM untuk pembuatan masker, APD dan tempat cuci tangan. Sehingga masyarakat bisa semua menggunakan masker di wilayah NTB, serta aparat, tim medis tidak kekurangan APD.
Selain upaya contact tracing, papar Didu, penanganan ODP dan OTG juga harus maksimal dan tegas dilakukan dengan koordinasi Pemda Kabupaten dan Kota.
"Penerapan social distancing, dan physical distancing juga harus tegas. Apalagi saat ini semua aktivitas pasar masih nampak belum disiplin. Kemudian masih banyak yang melaksanakan ibadah sholat Jumat padahal sumber virus pertama bersumber dari cluster Gowa, Jakarta dan Bogor. Seharusnya itu dulu diperiksa agar bisa dilakukan penanganan yang lebih komprehensif," tukasnya.
Didu menekankan, Gugus Tugas Pemprov NTB hendaknya tidak hanya sekadar merilis data perkembangan kasus dan melakukan imbauan-imbauan semata, sementara belum punya strategis yang jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Pemprov NTB juga diminta agar segera menyalurkan bantuan kebutuhan untuk para masyarakat miskin, pekerja sektor informal di NTB yang turut terdampak selama masa pandemi Covid-19 ini. (GA. 212*)
