Honorer eks K2 Kota Bima saat menggelar audiens dengan pihak Pemkot Bima beberapa waktu lalu.
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Bima, M Zubaer, S.Sos., sangat berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bisa segera melakukan pembayaran honor transportasi bagi para honorer eks K2 Kota Bima yang belum terbayarkan sejak Januari 2020.
"Kami sangat berharap agar pihak Pemkot Bima dapat memperhatikan nasib sekitar 1.373 orang honorer eks K2 yang dari Januari hingga bulan ini belum sama sekali terbayarkan. Padahal saat kami menggelar audiensi dengan Sekda Kota Bima sekitar Januari lalu, kami diyakinkan bahwa anggaran sebesar Rp7,2 Milyar untuk pembayaran honorer kegiatan eks K2 ini sudah masuk di DPA Kecamatan.
Namun kami mendapat jawaban dari pihak kecamatan bahwa anggaran honor kegiatan eks K2 ini tidak masuk kedalam DPA Kecamatan. Ini yang membuat kami semua bingung padahal komitmen Pemkot setau kami akan sudah ada untuk hal ini," ujar Zubaer kepada wartawan media ini, Kamis 14 Mei 2020.
Meski nilainya hanya sebesar Rp500 ribu per bulan, namun menurutnya, nilai honorer itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan para honorer eks K2 ini. "Apalagi selama masa pandemi Covid19 ini, angka Rp500 ribu itu sangat besar nilainya bagi kami," lirih Zubaer.
Dikatakannya, meski selama empat (4) bulan para honorer ini belum sepeser pun menerima honor mereka. Akan tetapi aktivitas pekerjaan mereka sebagai honorer tetap dijalani seperti biasa. "Meski untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus ketar ketir mencari tambahan. Apalagi ditengah wabah pandemi Covid19 ini, mestinya kami juga bisa dibantu," ujarnya dengan nada sedih.
Berdasarkan hasil validasi Tim yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, menurut Zubaer, total jumlah honorer eks K2 itu berjumlah 1.373 orang yang tersebar di Kecamatan, Kelurahan, Badan Instansi, Guru dan TU.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Samsurih, SH., juga mengatakan prihatin dengan keadaan honorer eks K2.
"Alhamdulillah, rasionalisasi anggaran akibat Pandemi Covid19 ini telah berakhir dan kami berharap agar pihak Pemkot Bima dapat segera melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak OPD terkait untuk memberikan penjelasan terkait mana anggaran OPD yang dipangkas dan mana yang tidak.
Untuk alokasi anggaran pembayaran honor kegiatan eks K2 tidak mengalami pemangkasan dan kami dorong pihak eksekutif agar dapat segera melakukan pembayaran honor eks K2 ini," ujar Samsuri
Sementara, Sekda Kota Bima, H Muhtar Landa, saat dikonfirmasi wartawan Kamis malam ini mengaku sedang menggelar rapat intens. "Maaf yah, saya sedang rapat sekarang," pungkasnya via selulernya. (GA. Im*)
