 |
| Boymin |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Sejak munculnya wabah covid-19, ada pemangkasan anggaran secara Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Item-item itu mulai dari Dana Alokasi Khsusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020.
Di Provinsi NTB sendiri Kemenkeu memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB sebesar Rp3,04 triliun. Pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian belanja akibat dampak Covid-19 sebagaimana Surat Menteri Keuangan S302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM menjelaskan, TKDD berupa dana transfer dan dana desa tersebut semula pagunya untuk NTB sebesar Rp16,31 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian turun pagu TKDD untuk NTB pada 2020 menjadi Rp13,26 triliun.
“Perubahan alokasi TKDD tahun 2020 di NTB setelah dilakukan pemangkasan. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) turun menjadi Rp8,09 triliun dari pagu awal Rp9,08 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pagunya turun menjadi Rp1,39 triliun dari pagu awal Rp2,62 triliun,” kata Syarwan seperti dilansir Suara NTB.com.
Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pun juga dilakukan pemangkasan anggaran. Artinya tidak hanya di Kabupaten Bima. Namun hal itu justru dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyerang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima.
Setelah persoalan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima RAMAH, Gedung GOR kini muncul framing jahat terkait pemangkasan DAU. Pemangkasan itu dituding tidak pronya kepala daerah terhadap warga yang terdampak covid-19.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Boymin SE mengatakan pemangkasan DAU tidak hanya terjadi di Kabupaten Bima, namun sejumlah Kabupaten di NTB salahsatunya Lombok timur dampak dari virus corona.
“Kita harus bijak dalam mengeluarkan pendapat. DAU merupakan adalah anggaran yang digelontorkan Pemerntah Pusat. Bukan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut dia, akibat dari covid-19 pendapatan atau pemasukan negara terus menyusut sehingga seluruh daerah terkena imbas terkena pemangkasan anggaran. Tidak hanya DAU, namun DAK diluar sektor Pendidikan dan Kesehatan juga dipangkas. “Bukan saja DAU, tapi DAK juga ikut dipangkas,” ujarnya.
Untuk itu, Ia mengajak semua pihak agar tidak terpancing dengan narasi tendesius, tanpa landasan dan regulasi yang jelas. Apalagi membullly Pemerintah Daerah yang tengah berjuang dan fokus menangani virus corona. “Kondisi ini harus kita maklumi. Kita harus berjuang melawan corona ini,” ajaknya. (GA. 212*)
