Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM.
Mataram, Garda Asakota.-
Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang dijalankan Pemprov NTB menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam memberdayakan pelaku IKM atau UMKM di masa pandemi Covid-19 ini. Namun lebih dari itu, kebijakan JPS Gemilang dengan menyerap produk-produk lokal akan membuka dan memperjelas roadmap pemberdayaan IKM/UMKM pasca-pandemi.
"Ini ide besar bahwa pemberdayaan UMKM itu tidak hanya di pada saat Covid saja, namun nanti setelah Covid pun ini akan ada roadmap pemberdayaan di masa-masa yang akan datang," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Rabu (13/05/2020).
Ia mengatakan, Pemprov NTB memang tidak hanya fokus pada tindakan medis dalam rangka menangani pandemi Covid-19, namun dalam aspek dampak sosial ekonomi dari pandemi ini ditanggulangi melalui program JPS tersebut.
Kebijakan paralel tindakan medis dan pemberdayaan dampak sosial ekonomi ini diapresiasi oleh Bappenas dan BNPB sebagai langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini." Jadi dari sisi penanganan kebencanaan kita diapresiasi dan dari penanggulangan dampak sosial ekonomi juga kita diapresiasi," katanya.
Yang membuat program JPS Gemilang ini semakin menarik lanjut Najam, program-program unggulan Pemprov NTB seperti industrialisasi, pemberdayaan IKM/UMKM dan lain sebagainya disinkronkan dengan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini." Ini saya pikir menjadi nilai plusnya yang tidak dilakukan oleh provinsi lain," katanya.
Najam mengatakan, peranan UMKM sangat penting dalam menjaga perekonomian daerah di saat terjadi krisis ekonomi. Misalnya di tahun 1998 silam, saat krisis moneter melanda Indonesia, sektor UMKM lah yang tetap kokoh menjaga denyut ekonomi. Karena itu intervensi pemeritah melalui refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan saat ini akan menyelamatkan IKM/UMKM di tengah badai pandemi Covid-19.
"UMKM ini juga mempekerjakan banyak orang. Dengan demikian ini akan menyelamatkan masyarakat, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa karena ada perputaran uang melalui program ini," terangnya.
Ia menambahkan, sampai tanggal 11 Mei lalu penyaluran JPS Gemilang tahap pertama sudah mencapai 81 persen atau paket yang sudah tersalurkan sebanyak 84.832 paket di 9 kabupaten/kota di NTB. Tersisa Kabupaten Lombok Tengah yang belum menyalurkan paket JPS tersebut dan saat ini sedang disiapkan untuk penyalurannya.
Program JPS Gemilang jika melihat laporan media analitik Humas dan Protokol Provinsi NTB, pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemprov NTB sesungguhnya telah mendapat dukungan dari para netizen. Mereka memberikan sentimen positif terhadap JPS Gemilang ini karena ada banyak sektor usaha lokal yang sangat terbantu dengan pola seperti ini.
"Pemprov NTB telah melakukan evaluasi JPS tahap pertama dan akan dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan para bupati/walikota dan OPD teknisnya," tutup Najam.
Sementara itu, soal munculnya informasi adanya telur yang rusak dalam paket JPS Gemilang, Dirut PT.GNE Samsul Hadi telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah mendistribusikan dan memberikan telur dalam keadaan busuk.
Menurutnya, telur yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tiga tahap proses pemeriksaan sebelum telur sampai kepada masyarakat. Tiga tahapan pemeriksanaan yang dilalui, yaitu pemeriksaan pada saat pembelian/pengadaan telur. Selanjutnya pemeriksaan resmi oleh petugas dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Serta pemeriksaan pada saat pendistribusian ke kantor desa/kelurahan disaksikan oleh tim lapangan GNE dan pihak Desa/Kelurahan.
"Bilamana ditemukan adanya kerusakan, maka akan langsung dilakukan penggantian barang," kata Samsul Hadi. (red*)
