Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH dengan sejumlah Pimpinan Lainnya seperti Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi, serta Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH dan Kasubag Humas DPRD NTB, Lalu Juan Hillary menggelar konpers dengan sejumlah wartawan, Selasa 02 Juni 2020, di Pendopo Ketua DPRD NTB, Jalan Langko Mataram.
Mataram,
Garda Asakota.-
Merebaknya wabah Corona Virus
Desease 2019 (Covid19) di Provinsi NTB memberikan dampak tersendiri terhadap
kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dalam menekan laju penyebaran Covid19
dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah dengan melakukan refocusing anggaran
ke berbagai program penanggulangan wabah.
Dalam aspek sosio-ekonomi,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun meluncurkan Program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) Gemilang yang menyasar kurang lebih 105 ribu kepala keluarga
dengan memberikan paket bantuan senilai Rp250 ribu per kepala keluarga selama
tiga bulan dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp80 Miliar dan melibatkan UMKM
Lokal.
Tidak mau kalah dengan Pemprov
NTB, Lembaga DPRD Provinsi NTB pun melakukan hal yang sama yakni dengan meluncurkan paket bantuan JPS Berbasis Daerah
Pemilihan (Dapil) dengan nilai total anggaran sebesar Rp6,5 Milyar.
“Paket bantuan itu terdiri dari
Beras 5kg, Minyak Goreng 1 liter, dan Mie Instan 7 bungkus, senilai Rp100 ribu
per satu paket bantuan. Dan insha Alloh akan segera diserahkan kepada masyarakat
minggu ini,” kata Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH kepada
sejumlah wartawan, Selasa 02 Juni 2020, di Pendopo Ketua DPRD NTB, Jalan Langko
Mataram.
Hadir lengkap dengan sejumlah
Pimpinan Lainnya seperti Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H
Abdul Hadi, serta Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH dan Kasubag Humas DPRD NTB, Lalu Juan Hillary, sosok politisi perempuan satu-satunya di NTB yang sukses menjadi Ketua DPRD NTB untuk kedua kalinya ini, mengungkapkan JPS Berbasis Dapil nantinya akan
diserahkan oleh masing-masing anggota DPRD NTB kepada masing-masing warga
masyarakat yang membutuhkan di daerah Dapilnya masing-masing.
“Jumlah yang akan dibagikan oleh
masing-masing anggota Dewan ini juga variatif. Dari 65 total anggota DPRD NTB, Ada
yang membawa paket sembako dengan jumlah 900 paket dan ada juga yang membawa
1000 paket sembako,” jelasnya.
Kenapa JPS Berbasis Dapil ini
tidak berupa uang tunai?, menurutnya pihak DPRD NTB mengikuti petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pembagian bantuan JPS yang sudah ada
dengan memberikan paket bantuan berupa barang.
“Jadi itu mengikuti Juklak dan
Juknis yang sudah ada. Sementara kenapa tidak melibatkan UMKM dalam pengadaan
paket bantuan barangnya?, itu sepenuhnya menjadi urusan PPK Pengadaannya, tidak
ada urusannya dengan kami,” tegasnya.
Sementara berkaitan dengan data
penerima JPS Berbasis Dapil?, Menurut politisi senior Partai Golkar ini, data
penerima JPS Berbasis Dapil ini didasari pada usulan nama yang diusulkan oleh
masing-masing anggota DPRD per Dapilnya.
“Jadi anggota DPRD yang menerima
paket bantuan JPS Berbasis Dapil ini, akan menyerahkan kepada masyarakat yang
membutuhkan pada Dapilnya itu, dia tidak bisa memberikannya kepada masyarakat
di luar dari Dapilnya. Dan warga masyarakat yang sudah menerima paket JPS lain
seperti dari JPS Gemilang atau program bantuan lainnya, tidak boleh lagi
menerima paket JPS Berbasis Dapil ini,” tegasnya lagi.
Pihaknya berharap, dengan adanya
paket bantuan JPS Berbasis Dapil ini dapat membantu masyarakat yang sedang
berkesusahan akibat adanya wabah Covid19 ini.
“Terutama mereka-mereka yang
belum sama sekali mendapatkan paket bantuan dari Pemerintah. Itu yang akan
menjadi prioritas kami. Semoga saja untuk berikutnya akan ada lagi paket
bantuan serupa sedang kami upayakan tambahan anggarannya,” pungkasnya. (GA.
Im*).
