Gubernur NTB: KPH dan LHK Harus Aktif Sosialisasikan Cara Kerja ke Masyarakat

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF. M. Si didaulat menjadi keynote speaker pada Webinar dengan Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di Kantor Dinas LHK NTB, Selasa (23/06/2020).

Mataram, Garda Asakota.-

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF. M. Si didaulat menjadi keynote speaker pada Webinar dengan Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di Kantor Dinas LHK NTB, Selasa (23/06/2020).

Tampail juga dalam Webinar bertajuk Bincang-Bincang KPH itu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Tema yang diangkat adalah “Merajut Komitmen Membangun KPH”.

Gubernur menyampaikan, ketika dirinya berkunjung dan menyapa para Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan, ia menemukan cara kerja dan cara berpikir yang luar biasa dari para KPH itu.

"Dengan sering saya mengunjungi KPH-KPH maka saya semakin mengerti apa yang dilakukan oleh KPH-KPH ini. Pesan saya kepada teman-teman kehutanan ini agar memiliki cara pandang yang berbeda di masa new normal ini," jelasnya.

Orang nomor satu di NTB itu menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH. Maka lanjutnya, dibutuhkan keaktifan lebih dari para KPH dan Dinas Kehutanan untuk mensosialisasikan kerja-kerja tersebut ke masyarakat. Sehingga tidak terkesan bahwa hanya pemerintah sendiri yang tahu kerja KPH.

"Ada masyarakat yang berbatasan dengan hutan, masyarakatnya sejahtera, karena banyak produk hasil hutan yang dimanfaatkan. 40 persen masyarakat yang berada di kawasan hutan, pantas sejahtera," jelasnya.

Oleh karena itu lanjutnya, slogan NTB Sejahtera NTB Lestari ini bukan main-main.  Apalagi NTB bisa dibantu oleh jajaran Kementerian LHK dan Kehutanan. Bahkan NTB juga telah mencanangkan program NTB Hijau. “Bukan hanya hijau tapi lebih dalam dari itu,” tuturnya.

"Dalam waktu dekat, NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Di masa pendemi seperti ini, semua proses on the right track," lanjutnya.

NTB tegasnya bukan hanya menjadi etalase regional NTB sendiri, tetapi juga menjadi etalase Bangsa Indonesia sendiri dengan perhelatan akbar ini. Karena itu katanya, pegunungan yang menjadi venue MotoGP 2021 itu bisa segera dihijaukan, sehingga betul betul asri dan lestari.

" Yang saya banggakan juga dari KPH ini, mereka sudah berani berbicara tentang industrialisasi. Jadi proses penambahan nilai sudah dilakukan oleh KPH- KPH kami," katanya.

Dengan demikian, industrialisasi itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, ke depan tambahnya, Pemerintah akan terus mendorong agar KPH ini memiliki SDM yang mumpuni, Anggaran bisa ditingkatkan sehingga mereka sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menyampaikan peran KPH dalam Pembangunan Kehutanan. Ia menyampaikan bahwa peran KPH itu sangat penting bagi pembangunan hutan ke depan. Hanya saja ia menyampaikan bahwa tanggung jawab pembangunan KPH itu berada di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastruktur.

Terkait dengan anggaran, ia menyampaikan bahwa APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipastikan untuk pembangunan KPH beserta kehutanan hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. (red.*)