Salah satu jenis mobil Damkar yang dijual disitus Indonesian.alibaba.com
Bima, Garda Asakota.-
Isu penyediaan fasilitas
mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Bima saat ini tengah menyeruak.
Hal ini wajar dipahami, karena Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah yang
kerap terjadi kebakaran sehingga tuntutan publik terhadap ketersediaan mobil
Damkar ini menjadi mengemuka.
Pihak Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bima sendiri melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Bima, Drs H Taufik HAK., menjawab wartawan soal fasilitas mobil Damkar di
Kabupaten Bima mengakui jika Pemkab Bima telah memiliki mobil Damkar dan sudah ditempatkan dibeberapa
Kecamatan di Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Belo, Woha, Bolo, Sape, Wera,
Ambalawi.
“Namun kondisi mobil
Damkar Kabupaten Bima ini sudah berusia lama sehingga beberapa diantaranya
harus masuk ke bengkel untuk dilakukan perbaikan. Seperti mobil Damkar yang
ditempatkan di Kecamatan Belo, baru selesai dilakukan perbaikan dan insha Alloh
akan segera dioperasionalkan kembali,” ujar birokrat senior Kabupaten Bima ini
kepada wartawan, Rabu 03 Juni 2020.
Mahalnya anggaran
perbaikan mobil Damkar yang menurutnya mencapai seratusan juta rupiah ini juga
menjadi salah satu kendala bagi beroperasionalnya kembali mobil Damkar
Kabupaten Bima ini. “Belum lagi proses
perbaikannya dilakukan di wilayah Jawa, juga menjadi kendala,” imbuhnya.
Saat sekarang ini,
lanjutnya, untuk melakukan proses pengadaan mobil Damkar sangat sulit dilakukan
oleh Pemkab Bima. “Hal ini dikarenakan
anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Bima sangat terbatas sehingga sangat sulit
bagi Pemkab Bima untuk memenuhi pengadaannya.
Kenapa anggaran terbatas?, karena anggaran Pemkab Bima sebesar 10 persen itu sudah terserap ke desa-desa dengan adanya ADD ini. Hal ini tentu sangat memperngaruhi kondisi keuangan daerah. Apalagi dengan adanya pandemic Covid19 ini, anggaran keuangan kita sudah kembali ke posisi nol anggaran lagi karena diarahkan ke penanganan Covid19,” pungkas pria putra kebanggaan Cenggu Kecamatan Belo ini. (GA. Im*).
Kenapa anggaran terbatas?, karena anggaran Pemkab Bima sebesar 10 persen itu sudah terserap ke desa-desa dengan adanya ADD ini. Hal ini tentu sangat memperngaruhi kondisi keuangan daerah. Apalagi dengan adanya pandemic Covid19 ini, anggaran keuangan kita sudah kembali ke posisi nol anggaran lagi karena diarahkan ke penanganan Covid19,” pungkas pria putra kebanggaan Cenggu Kecamatan Belo ini. (GA. Im*).
