 |
| Feri Sofiyan, SH, Wakil Walikota Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, menghadiri kegiatan pembukaan pembinaan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan kepada sasaran deradikalisasi Subdit Bina Masyarakat yang di Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanganan Teroris (BNPT).
Seperti dilansir Humaspro Pemkot Bima, acara yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Selasa 28 Juli 2020 sampai dengan Kamis 30 Juli 2020 ini bertempat di Aula Hotel Mutnainnah Kota Bima.
Kegiatan yang bertemakan "Pemberdayaan Mitra Deradikalisasi di Wilayah Bima" dihadiri pula oleh Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, anggota Forkominda Kota/Kabupaten Bima, Asisten I dan Kepala Kesbangpol, Kadis Sosial, Kadis Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
Dalam arahannya Wakil Walikota Bima menyampaikan bahwa perlu ada benteng dan filter atas semakin derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang kian mengurangi semangat nasionalisme bangsa Indonesia.
Pengaruh globalisasi lewat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, membuat bangsa Indonesia memiliki berbagai paham, persepsi dan pandangan yang berbeda sekaligus bertentangan. Untuk itulah sangat penting agar kita kembali menanamkan semangat kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan.
"Kita perlu belajar sari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut", ujar Wawali.
Diajaknya agar seluruh elemen masyarakat agar hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat Internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan.
Dipesankannya agar dalam program deradikalisasi menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan Humanis, pendekatan yang manusiawi, sopan dan beradab. Tidak menggunakan kekerasan dan arogansi kekuasaan kemudian pendekatan Komunikasi Sosial dan pendekatan Partisipatif dan Elemen Masyarakat. (GA. 212*)
