Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan NTB Empat (4), H Bohari Muslim,
Mataram, Garda Asakota.-
Salah satu sektor potensial yang bisa menghadirkan
kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Provinsi NTB adalah pada sektor
pertanian, lebih khusus pertanian dengan jenis tembakau virginia. Provinsi NTB
khususnya di Pulau Lombok total areal pertanian tembakau bahkan mencapai angka
25 ribu hektar dengan produksi tembakau mencapai angka 50 ribu ton.
Dengan rata-rata harga tembakau per kilogram sebesar Rp36
ribu pada tahun 2019, Provinsi NTB mendapatkan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau
(DBCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12, mencapai angka sekitar
Rp296,6 Milyar. Dengan alokasi pembagian, Provinsi NTB mendapatkan alokasi
DBCHT sebesar Rp88,6 Milyar, Kabupaten Bima sebesar Rp9,7 Milyar, Dompu sebesar
Rp5,2 Milyar, Lombok Barat, Rp15,5 Milyar, Lombok Tengah Rp48,2 Milyar, Lombok
Timur Rp54,3 Milyar, Sumbawa Rp9,3 Milyar, Kota Mataram sebesar Rp49,8 Milyar,
Kota Bima sebesar Rp2 Milyar, Sumbawa Barat Rp3 Milyar dan Lombok Utara sebesar
Rp9,4 Milyar.
Namun dengan besarnya potensi pendapatan daerah yang
berasal dari cukai tembakau ini, salah seorang anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan
NTB Empat (4), H Bohari Muslim, sangat berharap agar Pemerintah Provinsi
(Pemprov) NTB lebih fokus untuk memperhatikan nasib petani tembakau yang ada di
Pulau Lombok khususnya Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai basis produsen
terbesar tembakau.
“Ada beberapa persoalan pokok yang harus diperhatikan oleh
Pemerintah terkait dengan keberadaan petani tembakau ini. Yang pertama adalah
soal irigasi, yang kedua adalah soal bantuan kredit lunak kepada para petani.
Yang ketiga adalah adanya subsidi terhadap pupuk, bahan bakar minyak untuk
mengopen tembakau serta yang kelima adalah alokasi pembagian dana DBCHT
harusnya lebih besar dikembalikan kedaerah produsen tembakau seperti di Lombok
Timur dan di Lombok Tengah,” ujar politisi Nasdem ini kepada wartawan, Senin 24
Agustus 2020.
Pemerintah diharapkannya dapat lebih fokus memperhatikan salah
satu potensi besar penyumbang cukai terbesar di NTB ini. Apalagi menurutnya, biaya
produksi yang dikeluarkan petani tembakau itu sangat tinggi.
“Maka Pemerintah perlu membantu petani tembakau dengan
seoptimal mungkin dengan menata ulang regulasi baik pada tingkat Perda serta
regulasi yang berkaitan dengan bagi hasil cukai itu agar lebih bersifat
proporsional dan berkeadilan. Jangan difokuskan hanya pada aspek kesehatan
saja. Namun alangkah bijaknya proporsinya harus lebih diperbesar pada membangun
infrastruktur pertaniannya agar petani bisa lebih terbantu,” ujar politisi dari
Partai Nasdem ini.
Begitu pun dalam aspek penentuan harga penjualan tembakau,
Bohari sangat berharap agar Pemerintah dapat melakukan langkah monitoring dan
pengawasan terhadap harga penjuaan tembakau petani.
“Sebab dari aspek harga penjualan tembakau, ada dugaan
penentuan grade tembakau dari perusahaan yang dilakukan secara tidak benar
sehingga merugikan petani. Disinilah perlunya pemerintah itu hadir agar
masyarakat petani tembakau ini dapat mendapatkan jaminan harga sesuai dengan
kualitas yang sebenarnya dari tembakau yang diproduksinya. Dan hampir semua
petani mengeluhkan adanya persoalan ini,” pungkasnya. (GA. Im*).
