Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya
Mataram,
Garda Asakota.-
Event MotoGP yang direncanakan akan digelar pada
pertengahan tahun 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten
Lombok Tengah diprediksikan akan banyak menarik perhatian dan kunjungan banyak
wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.
Berbagaimacam
infrastruktur penunjang seperti hotel, restoran dan fasilitas lainnya akan
dibangun didalam kawasan tersebut. Hanya saja, sebelum event bergengsi berskala
dunia itu digelar. Pemerintah harusnya dari saat sekarang mempersiapkan potensi
sumberdaya manusia (SDM) lokal yang professional dan berskill tinggi yang kemudian
dapat diserap dan menjadi bagian dari tenaga kerja di dalam kawasan ekonomi
khusus tersebut.
“Akan tetapi dari aspek
anggaran, kami melihat didalam postur APBD Perubahan TA 2020 ini, khusus untuk
anggaran pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK)
Luar Negeri tidak terlihat adanya alokasi anggaran untuk hal ini. Hanya
dialokasikan anggaran sebesar Rp260 juta saja. Itukan hanya cukup untuk
pembayaran listrik dan lainnya. Sepertinya Pemerintah belum memperlihatkan
keberpihakannya terhadap pengalokasian anggaran untuk penyiapan SDM Lokal yang
berskill dan berstandar Internasional guna menyambut event MotoGP 2021,” ungkap
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya, kepada wartawan Media Garda
Asakota, Jum’at 28 Agustus 2020.
Menurutnya penyediaan
dan penyiapan SDM Lokal yang berskill dan berstandar Internasional mutlak
dilakukan dalam menyambut digelarnya event MotoGP serta dibukanya kawasan
pariwisata KEK Mandalika agar masyarakat lokal bisa melihat adanya kemanfaatan
dari hadirnya KEK Mandalika serta penyelenggaraan MotoGP.
“Kalau tidak disiapkan
dari sekarang, terpaksa peluang itu bakal diambil oleh para tenaga kerja yang
berasal dari luar daerah yang memiliki professional dan skill yang tinggi yang
dianggap sesuai dengan standar kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di kawasan KEK Mandalika,” ujarnya.
Disamping itu, Politisi
Partai Gerindra, ini juga menyorot soal status Balai Latihan Kerja (BLK) Luar
Negeri yang menurutnya hingga kini belum memiliki kejelasan status. “Status BLK
Luar Negeri yang bertugas menyiapkan SDM Lokal ini juga harus diperjelas,
apakah statusnya Perusahaan Daerah ataukah merupakan sebuah Unit Pelyanan
Teknis (UPT) dibawah Disnakertrans?. Dan kami sudah melakukan pengechekan,
statusnya adalah swasta sementara BLK LN ini berkantor di salah satu asset
Pemerintah Provinsi NTB,” pungkasnya. (GA.
Im*).
