Mataram, Garda Asakota.-
Kepemimpinan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimasnyah dan Wakil
Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, telah berjalan selama dua (2) tahun.
Duet Gubernur dan Wagub NTB yang membawa Visi NTB Gemilang ini, meski berlangsung
ditengah hempasan bencana gempa bumi dan penyebaran wabah atau pandemi Corona
Virus Desease 2019 (Covid19), namun keduanya mampu keluar dari jeratan ‘bencana’
dan ‘bertahan’ ditengah hempasan pandemi dan dianggap berhasil melahirkan
kebijakan yang menjadi acuan secara Nasional seperti penanganan gempa bumi
terbaik secara Nasional serta program penguatan ekonomi ditengah wabah pandemi
melalui program JPS Gemilang.
Lantas bagaimana penilaian Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori
Hanafi, SE.,M.Comm., terhadap pelaksanaan dua (2) tahun kepemimpinan
Zul-Rohmi?. Kepada wartawan media ini, Senin 28 September 2020, mantan ‘rival’
politik pasangan Zul-Rohmi dalam kontestasi Pilgub NTB ini berpendapat duet
Zul-Rohmi harus lebih bekerja keras lagi untuk mencapai target-target RPJMD
yang saat sekarang ini tengah diajukan perubahannya di lembaga DPRD NTB.
“Duet Zul-Rohmi ini perlu bekerja keras lagi untuk memenuhi
targer RPJMD yang tengah direvisi. Meski bisa dimaklumi akibat bencana gempa
bumi dan pandemi Covid19 berdampak pada banyak program yang meleset dari target
seperti program beasiswa yang awalnya direncanakan menggunakan dana CSR tapi
kemudian menggunakan dana APBD sebesar Rp36 Milyar. Sementara urusan wajib
pendidikan menyangkut perbaikan infrastruktur pendidikan serta aspek penunjang
pendidikan lainnya masih kurang atau masih sangat kecil dianggarkan dan perlu
dibenahi kedepannya. Begitu pun dengan program yang menyangkut industrialisasi
yang hingga kini belum bisa memenuhi target,” ungkap pria yang berasal dari
Partai Gerindra Provinsi NTB ini.
Dalam aspek lain, Mori Hanafi juga mendorong duet Zul-Rohmi
agar bisa menggunakan APBD secara efisien, efektif dan berlandaskan pada asas
proporsionalitas. “Secara umum, Pemprov masih agak boros dalam pembelanjaan
APBD I. Contohnya, penggunaan anggaran Covid19 dibidang kesehatan bisa lebih
ditekan penggunaannya daripada yang dibelanjakan sekarang. Semisal banyak APD
yang dibantu dari Pusat, tapi melalui APBD I juga dianggarkan. Sementara
penggunaannya juga tidak bisa kita kontrol. Disisi lain program unggulan dan
program reguler lainnya menjadi korban akibat ketiadaan anggaran. Padahal
semestinya antara penanganan pandemi dengan pelaksanaan program unggulan dan
reguler lainnya bisa berjalan beriringan,” sorot Mori Hanafi.
Duta masyarakat Dapil VI (Dompu, Kabupaten Bima dan Kota
Bima, red.) juga menyorot pelaksanaan program Zero Waste yang mana alokasi
anggarannya tidak hanya dianggarkan pada SKPD terkait tetapi juga dianggarkan
pada Bappeda. “Dan ada juga anggaran hibahnya yang bernilai Milyaran Rupiah
yang diberikan kepada kelompok-kelompok. Ini juga kami nilai agak boros,” sorot
Mori Hanafi lagi.
Dalam aspek kesehatan, Wakil Ketua DPRD NTB ini juga sangat
berharap agar Pemprov NTB dapat memberikan perhatian anggaran terhadap
perbaikan infrastruktur dan SDM kesehatan yang ada di Kabupaten dan Kota yang
ada di NTB, khsususnya yang ada di Dapil VI.
“Sehingga dengan adanya perhatian anggaran terhadap
keberadaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang ada ini dapat meningkatkan
status pelayanan sehingga daftar rujukan orang sakit ke RSUD Provinsi NTB di
Mataram ini dapat berkurang,” pungkasnya. (GA.
Im*).
