 |
| Syamsurih, SH, Wakil Ketua DPRD Kota Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Banjir yang menggenangi puluhan rumah relokasi di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima beberapa hari lalu, menyisakan duka dan banyak persoalan. Perumahan yang baru saja dibangun dari sumber anggaran senilai Rp166 Milyar tersebut, justeru digenangi banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter dan lumpur tebal.
Rumah relokasi banjir yang baru dihuni sebagian warga itu, kini mendapat masalah baru. Hantaman air banjir yang berdatangan dari berbagai arah diduga akibat kesalahan perencanaan termasuk kurang memadainya fasilitas drainase.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH, yang dikonfirmasi Garda Asakota via ponselnya Selasa siang (23/03), menyampaikan bahwa pemerintah kota akan melakukan penataan kembali saluran air di kawasan perumahan itu dengan pembuatan baru yakni drainase yang lebih besar.
Dikatakannya bahwa persoalan banjir kemarin itu bukan seperti alur sungai, sebab kontur tanah di sana banyak perbukitan, sehingga solusinya harus dibuatkan drainase yang besar alias saluran lingkar di luar bangunan untuk menahan semua arus air di berbagai arah.
"Jika sudah dibuatkan drainase seperti itu tentu masalahnya akan clear dengan baik. Itu bukan masalah lokasi, karena lokasi itu dibuatkan mekanisme atas kesepakatan Pemda dengan pihak DPRD," katanya.
Untuk itu, kata dia, di momen refocussing anggaran ini, Pemkot Bima akan menyediakan dana sebesar Rp1 Milyar untuk menata kembali drainase di wilayah perumahan relokasi Kadole.
"Yang pasti Walikota dan Wakil Walikota Bima telah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, bahwa di momen refocussing anggaran ini akan diarahkan dana Rp1 Milyar untuk pembangunan drainase yang besar di wilayah rumah relokasi Kadole," sebutnya.
Ditanya apakah setahu pimpinan dewan bahwa penetapan lokasi pembangunan rumah relokasi di Kadole itu tidak dilakukan analisis dampaknya lebih dulu?. Sebab salah satu tujuan utama pembangunan perumahan relokasi itu agar menghindari banjir, tapi justeru saat ini yang terjadi malah banjir.
Menjawab pertanyaan ini, Syamsurih mengatakan bahwa persoalan banjir itu tergantung dari curah hujan. "Kemarin itu curah hujannya cukup tinggi alias besar," akunya.
Ia juga menjelaskan alasan pemerintah memilih lokasi di wilayah Kadole untuk pembangunan rumah relokasi, karena harga tanah di Kota Bima cukup tinggi dan mahal. Sementara lahan di sana (kawasan Kadole, red) harganya saat itu hanya Rp6 juta per satu are.
Ketika disinggung apakah persoalan Kadole itu bisa dijadikan dasar pembentukan pansus?. Kata Syamsurih, masalah itu tak perlu dilakukan pansus. Saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana persoalan itu dicarikan solusinya.
"Kalau persoalan banjir yang menimpa rumah relokasi banjir itu, tak perlu harus dibentuk pansus. Kok masalah itu harus sampai ke sana, sekarang bagaimana dicarikan solusinya," sahutnya.
Kembali dia menegaskan bahwa menyikapi masalah itu sudah dilakukan rapat koordinasi tiga pimpinan DPRD Kota Bima bersama pimpinan daerah Kota Bima.
"Dalam hal ini Walikota Bima juga Wakil Walikota selaku big bos saya di Partai Amanat Nasional (PAN) sudah sepakat untuk menyiapkan anggaran Rp1 Milyar di momen refocussing ini untuk pembuatan drainase yang besar,," pungkasnya. (GA. 355*)
