 |
| Darusalam Ketua RT 03/Rw 01 Kelurahan Penato'i. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Tercatat sudah sekitar 20 orang terduga terorisme di empat tahun belakangan ini. Pemerintah Kota Bima, justeru dinilai tak memiliki program khusus pencegahan terduga terorisme di wilayah Kota Bima.
Penangkapan terduga terorisme di wilayah Kota Bima terus terjadi di setiap tahunnya. Kondisi ini harusnya ada perhatian serta upaya pencegahan secara baik dari Pemerintah agar Kota Bima bisa terbebas dari citra buruk tersebut.
"Pemerintah harusnya ada upaya atau program khusus untuk mencegah warga yang masuk jaringan terorisme di wilayah Kota Bima," ungkap Darusalam Ketua RT 03/Rw 01 Kelurahan Penato'i kemarin, Rabu (7/4).
Dikatakannya, beberapa hari lalu terjadi aksi pemboman salah satu Gereja di Makassar. Di dalamnya diduga ada warga Kota Bima terlibat. Hingga dilakukan penggerebekan di rumah terduga terorisme di Kelurahan Penato'i.
"Sebenarnya mendengar kejadian itu, pemerintah harusnya langsung respon. Artinya melalui dinas terkait seperti Kesbang Pol, harusnya ada upaya koordinasi bersama stakeholder setempat. Namun hingga detik ini tak ada tanggapan sama sekali," sesalnya.
Menurutnya, antisipasi alias upaya pencegahan terorisme di wilayah Kota Bima sangatlah penting. Namun sejauh ini ia melihat Pemerintah Kota Bima tak memiliki niat membentuk program khusus untuk penanganan terhadap warga yang diduga masuk jaringan terorisme di Penato'i.
Setiap kali Musrenbang digelar, terutama di tingkat Kelurahan, pihaknya terus mengusulkan program khusus. Sedikit tidak untuk pembinaan terhadap warga di Kelurahan Penato'i. Terutama sekali terhadap warga yang diduga terlibat jaringan terorisme, tapi justeru tak ada respon.
"Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah Pemkot ada niat baiknya untuk menekan dan mencegah jaringan terorisme yang ada di wilayah jantung Kota Bima ini atau tidak," tanyanya.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih lagi untuk penanganan keluarga anak istri terduga yang ditangkap. Karena di dua tahun terakhir penangkapan terduga teroris keluarga terduga tak pernah diperhatikan. Padahal jarak Kantor Pemerintah Kota dan Kelurahan Penato'i terhitung 0 (nol) Kilo Meter.
"Apalagi mendapatkan anggaran pembinaan, kondisi di wilayah kelurahan itupun mereka tidak mengetahuinya. Ini artinya Pemkot Bima tidak memiliki niat baik untuk menekan warganya yang masuk jaringan terorisme." sebutnya.
Sebelumnya Darus mengaku, pernah dijanjikan untuk diundang membahas pencegahan terorisme. Namun hingga hari ini belum juga ada kabarnya. "Mengenai bantuan mereka tak pernah dari kota, kecuali di pemerintah Pusat.
Pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Bima. BAPPEDA selaku bidang perencanaan, dapat merespon secara cepat terkait bantuan. Semisal anggaran untuk pembinaan warga yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme di Kelurahan Penato'i.
Pada Musrenbang tersebut, pihaknya berkali-kali mengusulkan persoalan warga di Kelurahan Penato'i. Baik secara formal dalam pembahasan Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Problem dan program prioritas yang mesti dituntaskan di kelurahan Penatoi yakni penanganan faham radikalisme.
Namun masih disayangkan sampai sekarang semua itu nampaknya masih samar dan tidak ada solusi yang bisa dihadirkan.
"Tentu saja kami sebagi stakeholder kelurahan Penatoi sangat mengharapkan gerak cepat serta respon serius pemerintahan Kota Bima dalam penanganan faham radikalisme di kelurahan Penatoi." tuturnya
Sebab di setiap tahun selalu terjadi penangkapan atas sangkaan terlibat tindakan terorisme bagi warga Penatoi. Sampai saat ini kata Darus, sekitar 17 orang dilakukan penahanan atas sangkaan terlibat kasus terorisme.
Angka ini tentu sangat fantastik, harusnya menjadi perhatian prioritas bagi pemerintahan daerah, karena ini tidak saja menyangkut persoalan kemanusiaan. Akan tetapi ketertiban daerah alias image negatif yang melekat pada pemerintahan Kota Bima. (GA. 355*)
