 |
| Abdul Kadir, S. Sos, M. Si |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kebijakan pengadaan handphone oleh Pemkot Bima pada seluruh Ketua RT se-Kota Bima dengan menyisipkan anggaran yang termaktub dalam Dana Kelurahan, selain menuai penolakan sejumlah calon penerima manfaat, pun legislatif, juga menuai sorotan dari kalangan Akademisi.
Rencana pengadaan handphone senilai Rp1,1 Milyar lebih ini, kata Abdul Kadir, S. Sos, M. Si, Dosen STISIP Mbojo Bima, merupakan kebijakan politik anggaran yang terkesan keliru dan tentu jauh dari skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Meski diakuinya, kebijakan pemberian handphone android itu, bagian dari Visi-Misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima, HM Lutfi-Feri Sofiyan, guna menunaikan janji politiknya pada saat Pemilukada 2018 silam.
Tetapi kata Kadir-sapaan mantan Ketua HMI Bima, kebijakan keliru seperti ini mestinya harus dievaluasi secara total dengan mempertimbangkan kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, di era pandemi Covid 19 yang mengancam perekonomian masyarakat.
"Mestinya sebagai Kepala Daerah, Walikota harus membuat terobosan kebijakan politik anggaran yang menjamin peningkatan perekonomian masyarakat.
Kita bukan tidak setuju memberikan handphone android kepada seluruh Ketua RT, tetapi yang harus diprioritaskan adalah peningkatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan seluruh warga masyarakat," sentilnya.
Belum lagi sebutnya merujuk, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bima terbilang meningkat.
Nah jika merujuk dari itu, maka kebijakan Pemkot Bima dinilainya, tidak berbanding lurus dengan kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan yang mengalami peningkatan tersebut.
"Pak Walikota sebagai kepala daerah harus mendorong ekonomi kerakyatan agar lebih maksimal. Misalnya memberikan bantuan dan dorongan kepada pengusaha bakulan atau usaha kecil menengah di tengah masyarakat, lebih besar lagi dan tepat sasaran," sarannya.
Di ujung pernyataannya, mantan aktivis yang dikenal vokal ini, menyebutkan bagi-bagi handphone android bukan tidak dibutuhkan dalam rangka mempermudah akses komunikasi antara atasan bawahan yang berkaitan dengan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat.
Tetapi, kata dia, ada kebijakan politik anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang perlu diprioritaskan. (GA. 212*)
