 |
| Syarifuddin, ST |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Tahun anggaran 2020 lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Kominfo mengadakan proyek aplikasi absensi digital senilai Rp600 juta.
Namun dalam realisasinya beredar informasi kalau proyek tersebut sebagiannya mengalami total loss alias tidak bisa digunakan, yang berimbas pada tidak terkoneksinya semua mesin absensi SKPD yang ada dengan Kominfo dan BKPSDM.
Imbas lainnya monitoring absensi ASN dalam pembayaran TPP tidak berjalan efektif, benarkah informasi ini?
Menjawab hal tersebut Kadis Kominfo Kota Bima melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan aplikasi absensi digital, Syarifuddin, ST, pada prinsipnya membenarkan bahwa Kominfo ada pengadaan aplikasi absensi digital tahun 2020 senilai Rp592 juta.
"Memang benar ada pengadaan aplikasi itu, dengan 7 aplikasinya yaitu E Lapor yang diarahkan untuk Rt, kemudian 3 aplikasi untuk Kepegawaian Simpect, E Disiplin dan E Kinerja kemudian Bima Life, Kesehatan dan Aplikasi pendidikan berbasis ZIS," ungkapnya di kantor Kominfo Kota Bima, Selasa (26/10).
Hanya saja, kepada Garda Asakota ia membantah jika proyek pengadaan aplikasi itu mengalami total loss. "Tidak benar kalau total loss, karena nggak mungkin diresmikan kalau memang bermasalah, itu logikanya.
Lagi pula pengadaan aplikasi ini belum semuanya baru sebagian saja, untuk tahun ini saja baru 40 unit sisanya 34 unit akan dipenuhi tahun 2021 ini," terangnya.
Kendala lainnya juga, kata dia, sebagian kelurahan belum terakses dengan jaringan internet. Untuk absensi pegawai itu, kata dia, mesin pengadaan tahun 2020 tidak semua dinas tercover oleh mesin absensi ini.
"Baru sebagian saja dan tahun ini ada pengadaan tambahan mesin absensinya. Nanti kalau semua dinas sudah lengkap memilikinya, maka barulah akan optimal monitoring absensinya," jelas Syarif.
Sementara itu, terpisah Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs.H.A.Wahid, yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan optimalisasi penggunan absensi digital di setiap SKPD, mengaku belum bisa memberikan tangapan kepada media ini.
"Sementara belum diketahui absensi digital tiap dinas itu total loss atau gimana karena belum dilakukan pengecekan fakta lapangan," katanya.
Mantan Sekwan DPRD Kota Bima ini berjanji minggu depan pihaknya mulai turun lapangan untuk memastikan hal tersebut. "Sementara ini agar monitoring absensi PNS tetap berjalan, kami lakukan manual dulu," cetusnya singkat. (GA. 003*)
