 |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi. |
Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi, mengungkapkan beban utang Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp227 Milyar itu sumber angkanya didasarkan oleh karena adanya hasil audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB.
Utang sebesar Rp227 Milyar tersebut, menurutnya, muncul substansinya karena memang Pemerintah Provinsi NTB pada akhir tahun anggaran tidak punya cukup uang untuk membayar semua pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2021.
"Dari mana angka Rp227 Milyar tersebut?. Idealnya sumber angka Rp227 Milyar itu adalah hasil dari audit BPK. Tapi dalam ketentuannya, inspektorat juga diberikan kewenangan untuk menyatakan hal itu. Jadi dari mana angka Rp227 Milyar itu diperoleh?. Ini adalah rilis dari Inspektorat paska mereka melakukan pengecekan atau audit internal dan mendapatkan hasil ternyata yang belum dibayarkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp227 Milyar dan itu cukup menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk segera mencari cara untuk melakukan pembayaran terhadap utang TA 2021 tersebut," terang Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., kepada sejumlah wartawan Kamis 07 April 2022, di ruang kerjanya kantor DPRD NTB.
Menurutnya, idealnya tunggakan atau beban utang Pemerintah Daerah sebesar Rp227 Milyar itu harus didasari oleh hasil audit BPK. Akan tetapi menurutnya, Pemda Provinsi NTB mengambil jalan tengah untuk melakukan audit secara internal.
"Sebab kalau menunggu audit BPK, itu akan dilakukan pada sekitar akhir Mei tahun 2022 ini. Nah kalau menunggu akhir Mei tahun ini, berarti utang-utang ini baru bisa dibayarkan sekitar pertengahan Juni atau pada akhir Juni. Tentu kelamaan, karena yang diutangkan oleh Pemerintah ini adalah para pihak ketiga yang juga kebanyakannya adalah para pengusaha ekonomi lemah yang daya tahannya sangatlah rendah," jelasnya.
Menurutnya, kondisi APBD Pemerintah Provinsi NTB di Tahun Anggaran (TA) 2022 benar-benar mengalami kontraksi atau dalam istilah lainnya berada dalam kondisi kurang sehat akibat terbebani oleh utang Pemerintah Daerah sebesar Rp227 Milyar di tahun anggaran 2021 tersebut.
"Inilah yang menjadi bahan pemikiran kita semua agar bagaimana kondisi APBD ini kedepannya jauh lebih sehat sehingga di tahun 2023, tidak perlu ada kejadian lagi seperti halnya yang terjadi di tahun 2022 ini, APBD menanggung beban utang tahun 2021. Saat sekarang ini, APBD TA 2022 berada dalam kondisi tertekan akibat menanggung beban APBD tahun 2021. Nah kalau beban ini berlanjut sampai ke tahun 2023, maka kondisi APBD kita akan lebih tertekan lagi, apalagi mengingat tahun 2023 itu tahapan Pemilu mulai berjalan" cetusnya.
Menurunnya kemampuan APBD TA 2021 itu menurutnya disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah Alokasi dana DAU dari Pemerintah Pusat yang mengalami banyak penurunan. Selain itu, Pemda Provinsi juga pada TA 2021 memiliki beban untuk memback up sekitar 8% dari DAU untuk kegiatan vaksinasi seperti membayar honor petugas vaksin, membiayai distribusi vaksin, biaya penyimpanan vaksin.
"Item-item itulah yang harus dibiayai oleh APBD kita," cetusnya.
Menurunnya kemampuan APBD TA 2021 juga menurutnya disebabkan oleh menurunnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang angkanya cukup fantastis.
"Selama tahun 2021, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil baru di NTB ini turun drastis. Padahal biasanya dari sektor ini potensi pendapatannya diatas Rp400 Milyar. Ini terjadi akibat kondisi masyarakat yang sangat susah akibat dari adanya pandemi Covid19. Daya beli masyarakat kita menurun drastis," ujarnya.
Di tahun 2022 ini, lanjutnya, adanya implikasi dari keberhasilan pelaksanaan MotoGP dimana terjadinya perputaran ekonomi masyarakat diharapkan adanya reborn terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat.
"Hanya saja cerminannya belum kita lihat dari laporan BPS. Mudah-mudahan pada akhir tahun nanti ada WSBK, maka kita harapkan terjadinya reborn lagi. Nah dalam sektor lain, seiring dengan berkurangnya Covid19, kita harapkan ekonomi kita makin membaik. Jangan lupa topangan riel dari ekonomi kita ini adalah pada sektor pariwisata dan pada sektor pertanian, kalau pariwisata kita normal ditandai dengan makin tingginya kunjungan wisatawan maka otomatis daya beli masyarakat kita akan meningkat. Untuk sementara ini trendnya masih lumayan bagus. Makanya kita berharap, tidak ada lagi Covid19 sehingga akan berdampak pada membaiknya sektor ekonomi kita," pungkasnya. (GA. Im/Ese*)
