 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto. |
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, memastikan langkah interpelasi yang digawangi fraksi partainya terhadap sejumlah kebijakan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Siti Rohmi Djalillah, tetap berjalan terus dan tidak akan terhenti.
"Tetap berjalan dan tidak akan terhenti. Interpelasi ini adalah langkah kami untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat secara umum. Jadi bukan persoalan pribadi antara Gubernur dengan Partai Gerindra," tegas Sudirsah kepada wartawan media ini, Senin 06 Juni 2022 di kantor DPRD NTB.
Ada banyak hal yang diagendakannya untuk dipertanyakan dalam momentum interpelasi tersebut. Poinnya adalah pengelolaan keuangan daerah yang ditengarainya carut marut.
"Pengelolaan keuangan daerah yang carut marut ini sejak Pemerintahan Zul-Rohmi ini. Salah satu indikasinya adalah kita melihat banyak kontraktor lokal yang menjerit, karena pekerjaan mereka di tahun 2021 kemarin, sampai hari ini belum terbayarkan bahkan menimbulkan utang daerah sebanyak Rp227 Milyar lebih.
Kemarin kita sudah rapat anggaran dengan TAPD. Disana dihasil rapat itu terjadi refocusing pemotongan anggaran, termasuk pokir-pokir Dewan dipotong 20%. Dalam rangka apa?, membayar utang ini. Dan itu sudah dilakukan, tapi sampai dengan saat ini, nihil, belum ada pembayaran. Artinya apa?, ini adalah salah satu dari carut marutnya pengelolaan keuangan daerah," sorotnya.
Semestinya, dalam merencanakan sesuatu itu, Pemerintah Provinsi menurutnya harus memastikan adanya anggaran.
"Karena adanya uang, makanya ada KUA PPAS dan lain sebagainya. Ketika kontraktor ini sudah selesai pekerjaannya, uang tidak ada, ini yang saya katakan manajemen keuangan ini carut marut. Mestinya dalam perencanaan APBD tahun sebelumnya, harus menganggarkan anggaran pembayaran utang, tidak serta merta ditengah jalan dilakukan refocusing untuk membayar utang tersebut," kritik Sudirsah lagi.
"Ini lucu dan sangat tidak wajar karena tidak ada dalam sejarah pemerintah melakukan refocusing untuk membayar utang. Kecuali refocusing itu terjadi karena adanya Covid19," timpalnya.
Permasalahan lainnya yang diagendakan untuk diinterpelasi itu menurrutnya seperti program zero waste, irigasi tetes, program beasiswa, program percepatan jalan provinsi, serta sejumlah program lainnya.
"Sejumlah program tersebut kami menduga adanya hal yang menyimpang, makanya kami pertanyakan lewat interpelasi. Nanti ini akan berkembang pada saat kami memanggil Gubernur, sekarang kami tidak bisa sampaikan lebih detail," sambungnya.
Saat sekarang ini, Fraksi Partai Gerindra, menurutnya, tengah berupaya mendapatkan dukungan dari anggota Dewan dari Fraksi Partai lainnya. Fraksi Partai Gerindra itu anggotanya berjumlah sembilan (9) orang. Menurutnya, Fraksi Partainya masih butuh dukungan dari anggota Dewan dari Fraksi lainnya untuk menggelar interpelasi ini, karena syarat untuk menggelar interpelasi itu butuh dukungan dari minimal 15 orang anggota Dewan.
"Sekarang ini, anggota Fraksi Gerindra sebanyak 9 orang. Sudah bertandatangan juga teman-teman di Fraksi Gerindra. Kemudian anggota Dewan dari PDI Perjuangan dan ada juga anggota Dewan dari fraksi partai lain seperti PAN dan Demokrat. Ini yang masih kita himpun dan kita sedang komunikasikan," ujarnya.
Perlu dicatat, katanya lagi, bahwa Fraksi Partai Gerindra dalam memperjuangkan kepentingan rakyat ini tidak akan setengah-setengah.
"Contoh bagaimana soal GTI, kita perjuangkan sampai tuntas. Artinya kalau interpelasi ini, kalau kami mendapatkan dukungan, maka akan kami lakukan sampai tuntas," tegasnya.
Sementara itu, menyikapi keinginan interpelasi dari Fraksi Partai Gerindra, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ust H Abdul Hadi, mengungkapkan hak interpelasi itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Silahkan kalau memang ini mau diajukan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi bagi Fraksi PKS, yang terpenting itu adalah bagaimana membangun komunikasi secara baik.
Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintahan itu sudah berjalan sesuai dengan tracknya atau yang telah kita sepakati dari awal baik itu RPJMD nya dan lain sebagainya," kata pria yang juga Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Hanya saja, pihaknya menilai langkah interpelasi itu terkadang lebih dominan tonjolan sisi politisnya ketimbang dengan hal lainnya.
"Namanya juga lembaga politis yah. Apalagi jelang tahun politik. Yang kita inginkan itu adalah munculnya suasana kenyamanan berpemerintahan antara eksekutif dan legislatif itu terbangun suasana yang kondusif dan baik. Sehingga akan berdampak positif terhadap masyarakat. Menurut saya, silahkan bangun komunikasi politik yang baik saja," sarannya. (GA. Im*)
