 |
| Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa. |
Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa, menyoroti adanya dugaan selisih jumlah tenaga Honorer Daerah (Honda) yang ada di data base nya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB dengan data Honda yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) NTB.
"Saya mendatangi kantor BKD NTB dan bertanya berapa data Honda kita yang ada di lingkup Pemprov NTB?. Menurut BKD saat itu kepada saya, data honorer kita berdasarkan data BPKAD adalah sebesar 11 ribu lebih. Namun, data yang dimiliki oleh BKD tidak mencapai angka 11 ribu tersebut, tetapi hanya berjumlah 6.618 orang," ungkap anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini kepada wartawan, Senin 06 Juni 2022.
Pihaknya mengaku kaget mendengar jawaban dari pihak BKD dan sempat mempertanyakan soal terjadinya perbedaan data antara BKD dan BPKAD tersebut.
"Lantas sisanya dimana?. Dijawab oleh BKD bahwa mereka tengah melakukan koordinasi dengan OPD-OPD yang ada," ujar Najamuddin menuturkan kembali pembicaraannya dengan Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir.
Menariknya, berdasarkan hasil pembicaraannya dengan Kepala BKD tersebut, terungkap BPKAD menggelontorkan anggaran sebesar Rp17 Milyar setahunnya untuk pembayaran gaji 11 ribu tenaga Honda.
"Nah pertanyaan kita selanjutnya adalah koq beda data Honda yang dimiliki BPKAD dengan data yang ada di BKD?. Sementara data yang digunakan untuk melakukan pembayaran itu adalah data honda sebanyak 11 ribu yang dimiliki BPKAD ini. Kalau dibandingkan dengan data honda yang ada di BKD ini kan berarti ada selisih sekitar 5 ribuan honda. Dan selisih ini cukup besar, kalau setahunnya dibayar berdasarkan data BPKAD itu yakni sekitar 11 ribu lebih honda dengan anggaran sebesar Rp17 Milyar, maka selisihnya sekitar Rp7 Milyar lebih setahunnya," ungkap Najamuddin.
Selaku anggota Komisi I DPRD NTB yang membidangi bidang Pemerintahan, pihaknya akan menyampaikan hasil temuannya tersebut kepada Pimpinan Komisi I untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, agar Pimpinan Komisi I dapat segera meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi khususnya OPD terkait terkait dengan adanya selisih data tenaga honda, termasuk dugaan selisih pembayarannya.
"Pembayarannya Rp17 Milyar, tapi data yang ada di BKD hanya sekitar 6.618. Lantas selisih sebesar Rp7 Milyar ini dikemanakan?. Apakah fiktif ataukah tidak. Ini yang harus diberikan penjelasannya kepada kami, maka kami tunggu penjelasan dari BPKAD dan BKD," tegas pria yang dikenal vokal ini.
Sementara itu, Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal, yang dikonfirmasi terkait hal itu oleh wartawan enggan memberikan tanggapannya.
"Untuk lebih lengkapnya, silahkan ke Bidang Anggaran yah," katanya singkat.
Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir, menegaskan selisih data tenaga honorer daerah tersebut bukanlah fiktif. Hanya saja menurutnya data yang diminta pihaknya ke OPD belum lengkap dikirim ke BKD.
"Selisih data tersebut bukan fiktif. Tapi data yang kami minta ke OPD belum lengkap dikirim ke BKD. Jadi kami tetap meminta datanya ke OPD sesuai dengan data gaji yang diterbitkan BPKAD," terang Muhammad Nasir.
Apalagi sekarang, menurutnya, dengan adanya Surat MenPAN RB tertanggal 30 Mei 2022 tentang Penghapusan Tenaga Honorer dan akan dialihkan ke CPNS dan PPPK, maka BKD, menurutnya, harus memastikan data jumlah honorer dan jumlahnya harus sama dengan gaji yang dibayarkan.
"Staf saya hari ini turun ke dinas untuk memastikan data honorer itu riel dan pasti sesuai dengan jumlah gaji yang dicairkan di BPKAD," pungkasnya. (GA. Im*)
