 |
| Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm. |
Mataram, Garda Asakota.-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB diminta bertindak lebih cekatan dalam mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ribuan sapi di sejumlah Kabupaten di Pulau Lombok.
"Jadi (Disnakeswan) harus lebih cekatan lagi dalam mengantisipasi penyebaran virus PMK ini," sentil Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa, 07 Juni 2022.
Mori mengatakan kasus PMK di Lombok yang kini mencapai lebih dari 10 ribu wajar terjadi mengingat populasi Sapi di NTB terbilang banyak. Bahkan NTB termasuk pemasok daging nasional. Namun dalam mengatasi PMK itu mestinya Disnakeswan lebih bergerak cepat. Sapi yang terjangkit itu mestinya dikarantina.
"Semestinya ini ada karantina terhadap sapi (yang terjangkit) itu. Sehingga perlu penangan gerak cepat," sesal politisi Gerindra itu.
Dengan upaya mengkarantina sapi-sapi yang terkena virus PMK tersebut, maka menurutnya, penyebaran virus PMK tidak bakal terus-terusan terjadi.
"Di Luar Negeri malah langsung dimusnahkan dipotong kemudian dibakar," cetusnya.
Ditegaskannya, PMK ini bukan terjadi di NTB saja melainkan menjadi kasus nasional. Oleh karena itu Mori menyayangkan Pemprov NTB yang berdalih terbatas stok obat, apalagi hanya bisa menunggu vaksin dari pemerintah pusat. Harusnya Kadisnakeswan bisa pro aktif meminta bantuan dari pusat.
"Jadi sangat disayangkan sekali, kalau Kepala Dinasnya tidak bisa minta bantuan ke pusat. (Nyebut obat terbatas) ini alasan yang tidak tepat," sesalnya.
Sama halnya dengan kasus Covid-19 diawal-awal dimana tidak langsung muncul vaksin melainkan ada upaya penanganan lebih cepat yang lain termasuk daerah, cepat meminta bantuan ke Pusat.
Kalau alasan tidak ada anggaran untuk pembelian obat, Mori menyarankan Pemprov bisa saja menganggarkan obat itu dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan oleh Pemprov itu sendiri.
"Jadi kadis harus cekatan dong. Saya sarankan Pemda Gencar minta bantuan ke pusat dan pusat juga bisa serius atasi ini karena ini masalah nasional," paparnya.
Jika Disnakeswan tidak memiliki langkah pencegahan yang masif maka tidak menutup kemungkinan PMK ini bisa masuk ke Pulau Sumbawa yang notabene masih aman sampai hari ini.
Sementara itu Kepala Disnakkeswan NTB, drh Khairul Akbar yang dikonfirmasi wartawan membantah tidak bergerak cepat.
"Teman-teman medis dan paramedis bergerak terus," kata Khairul singkat terpisah.
Khairul mengakui daerah kekurangan obat tetapi pihaknya masih mengusahakan bantuan obat dari pusat.
"Pusat juga sudah refocusing anggaran sebesar Rp42 M untuk penanganan PMK," katanya.
Untuk menindaklanjuti itu setiap saat Disnskeswan mengirim data kasus ke krisis center PMK 2022. Adapun usulan obat itu ia mengaku belum meminta secara tertulis namun permintannya tetap disampaikan pada setiap pertemuan.
"Belum kita minta secara tertulis tetapi diminta secara lisan dalam pertemuan-pertemuan dengan pusat. Pusat juga dalam proses pembelian vaksin," ungkapnya.
Dikatakannya juga Disnakeswan tidak bisa menggunakan BTT untuk pembelian obat mengingat status PMK di Lombok bukan status wabah.
Berdasarkan data Disnakeswan NTB per 6 Juni 2022, kasus PMK Sapi mencapai 19.191. Yang masih sakit 10.767 ekor, sembuh 8.330 dan potong paksa 86 ekor.
Lombok Timur masih mendominasi kasus PMK yaitu sebanyak 8.644 kasus yang masih sakit 3.795 lalu yang sembuh 4.795. Adapun potong paksa sebanyak 54 ekor.
Kedua di Lombok Tengah PMK menyerang 4.659 ekor Sapi. Adapun yang masih sakit 2.220 ekor, sembuh 2.348 dan potong paksa 1 ekor.
Berikutnya di Lombok Barat sebanyak 4.646 ekor Sapi yang terserang. Yang masih sakit 3.529 ekor, sembuh 1.112 ekor, potong paksa 2 dan mati 3 ekor.
Sisanya masih juga terjadi di Kota Mataram dan Lombok Utara. Malah di Lombok Utara telah menyerang 1.072 ekor dan yang sudah sembuh 10, mati 3 dan potong paksa 5 ekor. Di Mataram 260, sakit 171, sembuh 65 dan potong paksa 24. (GA. Im*)
