.jpg) |
| Pemberian plakat dari BPJS Cabang Bima ke Perwakilan awak media yang nenghadiri kegiatan Workshop. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Pulau Sumbawa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bima menggelar kegiatan workshop bersama sejumlah awak media.
Workshop yang digelar di aula Kantor BPJS Cabang Bima, Kamis (01/9/22), selain untuk menjalin silaturahim, pada prinsipnya mengajak pihak media agar dapat membantu menginformasikan terkait program BPJS.
"Workshop yang kami gelar satu kali dalam setahun ini bertujuan bagaimana dapat mempererat silaturahim serta kebersamaan dengan kawan kawan media," ungkap Kepala BPJS Cabang Bima, Tati Haryati Denawati di acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfostik Pemkot Bima, Drs. H. Mahfud, M.Pd.
Tak hanya itu, dia juga menyampaikan ada beberapa poin penting dalam yang pertemuan ini, yakni pemuktahiran data kependudukan bagi pemilik kartu BPJS yang terkoneksi langsung dengan data Dinas Dukcapil di masing-masing Kota dan Kabupaten se Pulau Sumbawa.
Dengan banyaknya program BPJS kesehatan, Tati menyebutnya bahwa semua itu perlu adanya sinergitas dengan pemerintah, terutama sekali kepada media massa baik elektronik maupun online.
Karena menurut Tati, bahwa publikasi yang dilakukan oleh media cukup berpengaruh dalam menginformasikan terkait program BPJS. "Saya rasa kalau masyarakat lebih dekat dengan media," ucapnya.
Sementara, Kadis Kominfostik Kota Bima, H Mahfud, M.Pd, dalam pertemuan tersebut lebih menekankan pada prinsip keterbukaan informasi publik. Artinya keterbukaan informasi tersebut, menjadi poin penting mencerdaskan bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang.
"Sebab dari keterbukaan informasi, publik akan mengetahui apa yang tengah terjadi, " katanya.
Untuk itu kepada pihak BPJS Kesehatan Cabang Bima dia berharap agar bisa lebih terbuka menyampaikan informasi apa saja terkait dengan program kerja BPJS Kesehatan, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. (GA. 355*)
