.jpg) |
| Walikota Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kota Bima mendapat capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 96 persen dan berada pada peringkat Nomor 1 skala NTB dan Nomor 12 Skala Nasional.
Hal itu disampaikan Walikota Bima H. M. Lutfi, SE, saat menghadiri Vicon Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023 oleh KPK, bertempat di Aula kantor Walikota, Selasa 21 Maret 2023.
"Sampai saat ini nilai MCP kita berada di 96 persen sekian dan Alhamdulilah Kota Bima pada saat ini No 1 di seluruh NTB dan No. 12 di seluruh Indonesia", ucapnya seperti dilansir laman Dinas Kominfotik Kota Bima.
Dia menegaskan bahwa bagi seluruh OPD yang belum mencapai 100 persen untuk segera menyelesaikannya sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023, serta berkoordinasi dengan LPBJ.
"Bagi setiap OPD pada daftar ini yang belum mencapai nilai 100 persen untuk segera menyelesaikannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan", tegasnya.
Di akhir, beliau berpesan kepada OPD yang belum mencapai 100% untuk terus berkoordinasi dengan LPBJ.
"Kepada setiap OPD jika menemukan kesulitan dalam mengisi MCP tahun ini segera koordinasikan dengan LPBJ, jangan ditunda-tunda, saya tidak ingin jika kredibilitas kita turun dari tahun kemarin yang telah mencapai 100 persen", tutupnya.
Pada kesempatan vicon tersebut, Walikota Bima didampingi oleh Sekda, Seluruh Staff Ahli, Seluruh Asisten, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Seluruh Kabag, serta Seluruh Camat dan PPK di Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Rakor ini dilaksanakan untuk membahas serta memonitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi yang dilaksanakan pada setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui aplikasi MCP serta akan dilakukannya Peluncuran Indikator baru dalam program aplikasi MCP 2023.
Monitoring Center for Prevention atau yang sering disebut MCP, merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi pencegahan korupsi, dan MCP sendiri telah diterapkan oleh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam tata kelola pemerintahannya. (GA. 212*)
