 |
| Aksi sejumlah aktivis KMP NTB di depan gedung KPK RI, Jumat siang (16/6/2023). Foto: Ist |
Jakarta, Garda Asakota.-
Mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi Kota Bima berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya selama tahun anggaran 2018-2022, yang ditangani Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menuai reaksi dan sorotan dari sejumlah aktivis dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat Jakarta (KMP NTB) Jakarta.
“Sepertinya KPK RI hanya garang di kasus-kasus lain yang berada diluar NTB. Tapi tidak berani garang menangani kasus yang ada di NTB seperti kasus dugaan KKN di Kota Bima yang ditangani KPK sejak tahun 2020 lalu,” kata aktivis senior KMP NTB Jakarta, Johan Jauhari, kepada wartawan media ini usai menggelar aksi demontrasi di depan kantor KPK RI, Jum’at 16 Juni 2023.
Bayangkan, kata Johan, sejak tahun 2020 KPK RI telah melakukan pemeriksaan secara maraton kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi itu.
Dimana KPK RI telah melakukan pemanggilan saksi (baik ASN maupun Kontraktor) sebanyak 42 orang bertempat di gedung BPKP Mataram NTB serta pemeriksaan yang di lakukan dengan meminjam ruangan Polres Kota Bima.
"Pemeriksaan ini terus berlanjut dengan dipanggilnya sejumlah saksi di gedung KPK yang jumlahnya hampir sama dengan sebelumnya,” ujarnya.
Berlarut-larutnya proses pemeriksaan sejumlah saksi ini begitu panjang dan melibatkan banyak orang, menjadikan keprihatinan bagi masyarakat, khususnya bagi aktivis yang terhubung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat Jakarta (KMP NTB Jakarta).
Untuk itu, KMP NTB Jakarta meminta KPK RI agar segera menuntaskan proses kasus dugaan korupsi di Kota Bima dan segera menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka.
“Karena semakin panjangnya proses yang dilakukan KPK menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat Kota Bima.
Kami juga berharap agar KPK RI dapat segera menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan KKN di Kota Bima,” tegasnya.
“Kami mendukung langkah-langkah hukum KPK RI dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Kota Bima dan memberikan apresiasi serta penghargaa yang setinggi-tingginya kepada KPK atas komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi di Negeri ini khususnya Kota Bima,” pungkasnya. (GA. 212*)
